Jakarta, 12 Mei 2025 – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyuarakan pentingnya kajian mendalam terkait rencana pemerintah mengalihkan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke Timur Tengah dan Amerika Serikat. Langkah strategis ini, menurutnya, harus didasari oleh riset ekonomi yang komprehensif dan teruji, memastikan keuntungan nyata bagi Indonesia dibandingkan dengan skema impor yang telah berjalan dari Singapura.
“Tidak cukup hanya beralih pemasok. Pemerintah perlu melakukan riset yang detail untuk memastikan spesifikasi BBM dari Timur Tengah dan AS sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Yang tak kalah penting, harga akhir impor hingga ke konsumen harus tetap kompetitif, dengan jaminan pasokan yang kontinu dan terjamin,” tegas Eddy dalam keterangan persnya, Senin (12/5/2025). Ia menekankan perlunya analisis yang cermat untuk menghindari potensi kerugian ekonomi akibat keputusan yang tergesa-gesa. Ketidaksesuaian spesifikasi atau fluktuasi harga global dapat mengancam keberhasilan program ini dan berdampak negatif pada perekonomian nasional.
Lebih lanjut, Eddy Soeparno, yang juga Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, menyatakan bahwa rencana alih impor BBM harus diiringi dengan percepatan pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT). Menurutnya, alih impor semata hanyalah solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan masalah fundamental ketergantungan Indonesia pada energi fosil.
“Ini bukan sekadar mengganti satu pemasok dengan pemasok lain. Ini tentang peralihan paradigma energi nasional menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari komitmen global untuk mengurangi emisi karbon dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Ketergantungan pada energi fosil, menurut Eddy, akan menghambat upaya Indonesia untuk mencapai target dekarbonisasi dan berpotensi mengisolasi Indonesia di kancah ekonomi internasional yang semakin berorientasi pada energi hijau.
Eddy menekankan urgensi percepatan transisi energi dengan beberapa langkah konkret. Pertama, pemerintah harus segera memodernisasi dan meningkatkan kapasitas kilang BBM dalam negeri. Langkah ini akan meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Kedua, pemberian insentif yang menarik bagi pengembangan energi hijau sangatlah krusial untuk mendorong investasi swasta dan percepatan adopsi teknologi EBT. Ketiga, pentingnya penyusunan roadmap transisi energi yang jelas, komprehensif, dan inklusif, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta sektor swasta dan masyarakat sipil.
“Target bauran energi terbarukan sebesar 19 persen pada tahun ini harus diwujudkan. Komitmen kuat dibutuhkan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060,” kata Eddy. Ia mencontohkan beberapa strategi percepatan transisi energi, seperti elektrifikasi sektor transportasi, baik publik maupun pribadi, serta elektrifikasi rumah tangga untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG. “Peningkatan jumlah armada bus umum listrik dan perluasan jangkauan operasinya akan mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan,” tambahnya.
Eddy juga menyoroti pentingnya peran MPR dalam mengawal kebijakan energi nasional agar selaras dengan amanat konstitusi, khususnya terkait keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia menekankan bahwa transisi energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan gerakan nasional yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Transisi energi harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh pihak – pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Eddy. Ia berharap agar rencana alih impor BBM tidak hanya dilihat sebagai pergantian pemasok, tetapi sebagai momentum untuk mempercepat transformasi energi nasional menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi kerentanan ekonomi Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan memastikan kedaulatan energi nasional. Keberhasilan transisi energi ini, menurut Eddy, akan menentukan kemampuan Indonesia untuk berkompetisi di pasar global dan memastikan kesejahteraan rakyat di masa mendatang. Oleh karena itu, kajian yang komprehensif dan perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan program ini.