Jakarta, 15 Mei 2025 – Bank Indonesia (BI) melaporkan peningkatan signifikan pada posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I tahun 2025. Angka tersebut mencapai US$ 430,4 miliar atau setara dengan Rp 7.144,6 triliun (berdasarkan kurs Rp 16.600 per dolar AS), menandai kenaikan sebesar 6,4% secara tahunan (year-on-year/yoy). Kenaikan ini terbilang cukup pesat jika dibandingkan dengan pertumbuhan 4,3% yang tercatat pada kuartal IV tahun 2024.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran persnya menjelaskan bahwa pertumbuhan ULN ini terutama didorong oleh sektor publik. ULN pemerintah pada periode tersebut mencapai US$ 206,9 miliar, menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, yakni 7,6% (yoy), jauh melampaui pertumbuhan 3,3% (yoy) di kuartal sebelumnya.
"Perkembangan ULN pemerintah dipengaruhi oleh penarikan pinjaman baru dan peningkatan aliran masuk modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional," ungkap Prakoso. Ia menambahkan bahwa kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga, meskipun di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi destinasi investasi yang menarik bagi investor internasional, meskipun kondisi global yang bergejolak.
Pemerintah, lanjut Prakoso, tetap berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembiayaan yang efisien dan optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi. Sebagai bagian integral dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan pengelolaan utang jangka panjang.
Alokasi ULN pemerintah menunjukkan prioritas pembangunan. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menjadi penerima manfaat terbesar, menyerap 22,4% dari total ULN pemerintah. Selanjutnya, sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mendapatkan porsi 18,5%; Jasa Pendidikan (16,5%); Konstruksi (12,0%); dan Transportasi dan Pergudangan (8,7%). Struktur ULN pemerintah yang didominasi oleh utang jangka panjang (99,9% dari total ULN pemerintah) menunjukkan profil risiko yang relatif rendah dan terkelola dengan baik. Hal ini mencerminkan strategi pemerintah dalam mengelola utang untuk jangka waktu yang panjang dan mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar.
Berbeda dengan sektor publik, ULN swasta justru mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,2% (yoy) pada kuartal I 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,6% (yoy) pada kuartal sebelumnya. Kontraksi ini terutama didorong oleh ULN non-lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan 0,9% (yoy), lebih rendah dari kontraksi 1,7% (yoy) di kuartal IV 2024. Meskipun terjadi kontraksi, sektor-sektor utama ekonomi tetap menjadi penyumbang terbesar ULN swasta. Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian mendominasi, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta. Mirip dengan ULN pemerintah, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang, mencapai 76,4% dari total ULN swasta.
Secara keseluruhan, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga pada level 30,6%, dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7% dari total ULN. Dominasi utang jangka panjang ini merupakan indikator penting yang menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola risiko jangka panjang dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global.
BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN untuk menjaga kesehatan struktur utang. "Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tegas Prakoso. Upaya ini dibarengi dengan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian. Strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah dan BI untuk menjaga keseimbangan antara memanfaatkan ULN untuk pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Ke depan, pemantauan ketat dan pengelolaan yang prudent akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan ULN Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ULN juga menjadi penting untuk membangun kepercayaan investor dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.