Washington D.C., 11 April 2025 – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani undang-undang yang secara efektif membatalkan aturan kontroversial Internal Revenue Service (IRS) terkait pelaporan transaksi kripto. Langkah ini menandai sebuah kemenangan signifikan bagi industri aset digital yang selama ini gencar menyuarakan penentangan terhadap regulasi tersebut, sekaligus menjadi realisasi janji kampanye Trump untuk menjadi “Presiden Kripto” dan mendorong adopsi aset digital di Amerika Serikat.
Keputusan Trump ini membalikkan kebijakan yang digulirkan pada akhir masa jabatan Presiden Joe Biden. Aturan IRS yang dipersoalkan mewajibkan platform perdagangan kripto, termasuk bursa terdesentralisasi (Decentralized Finance atau DeFi), untuk melaporkan detail transaksi kepada otoritas pajak dan diklasifikasikan sebagai "broker". Kewajiban pelaporan ini, yang tertuang dalam Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Pekerjaan (Infrastructure Investment and Jobs Act) tahun 2021, bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari transaksi kripto yang diperkirakan mencapai US$1 triliun pada tahun tersebut. Undang-undang tersebut mengharuskan pialang aset digital mengirimkan formulir 1099-B kepada IRS dan pemegang aset digital untuk membantu proses pelaporan pajak.
Namun, aturan ini menuai kritik keras dari industri kripto sejak awal. Para pelaku industri berargumen bahwa aturan tersebut tidak praktis dan bahkan tidak dapat diterapkan, khususnya pada platform DeFi. Mereka menekankan bahwa model operasi DeFi yang terdesentralisasi dan anonim membuat pelacakan transaksi dan identifikasi pengguna menjadi sangat sulit, bahkan mustahil. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi pengguna secara efektif, menurut industri kripto, membuat platform DeFi tidak dapat memenuhi kewajiban pelaporan yang diamanatkan oleh IRS.
Perbedaan mendasar antara bursa kripto terpusat seperti Coinbase dan Kraken dengan platform DeFi menjadi inti dari perdebatan ini. Bursa terpusat bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual, sehingga memiliki visibilitas penuh atas transaksi yang dilakukan di platform mereka. Sebaliknya, platform DeFi bertujuan untuk menghilangkan perantara, memungkinkan pengguna untuk bertransaksi secara langsung melalui jaringan blockchain. Ketiadaan perantara inilah yang menjadi alasan utama industri kripto menolak klasifikasi DeFi sebagai "broker" dan kewajiban pelaporan yang menyertainya.
Penolakan industri kripto terhadap aturan IRS ini mendapatkan dukungan dari Partai Republik, yang melihat regulasi tersebut sebagai hambatan bagi inovasi dan pertumbuhan industri aset digital. Melalui Undang-Undang Peninjauan Kongres (Congressional Review Act), yang memungkinkan pembatalan aturan federal baru dengan mayoritas sederhana, Partai Republik berhasil meloloskan undang-undang yang membatalkan aturan tersebut. Baik Senat maupun DPR AS telah memberikan suara mendukung pembatalan ini, menunjukkan adanya konsensus bipartisan, setidaknya dalam hal ini, untuk membatasi intervensi pemerintah dalam industri kripto yang masih berkembang.
Langkah Trump untuk menandatangani undang-undang pembatalan ini bukan hanya sekadar respons terhadap tekanan industri, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen politiknya yang telah lama diutarakan. Selama kampanye pemilihan presiden, Trump secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kripto dan berjanji untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri ini di Amerika Serikat. Pada minggu pertama masa jabatannya, ia bahkan memerintahkan pembentukan kelompok kerja khusus kripto untuk merumuskan regulasi aset digital yang lebih komprehensif dan ramah industri. Langkah selanjutnya, pada bulan Maret, adalah penandatanganan perintah eksekutif untuk membuat persediaan bitcoin federal, sebuah langkah yang meskipun kontroversial, menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap aset digital.
Pembatalan aturan IRS ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Di satu sisi, ini merupakan kemenangan besar bagi industri kripto, yang kini dapat beroperasi dengan lebih sedikit hambatan regulasi. Kejelasan regulasi yang lebih baik diharapkan dapat menarik investasi lebih banyak dan mendorong inovasi di sektor ini. Namun, di sisi lain, pembatalan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi hilangnya pendapatan pajak yang signifikan. Pemerintah AS akan kehilangan sumber pendapatan potensial yang signifikan dari transaksi kripto yang sebelumnya diharapkan dapat dikumpulkan melalui aturan pelaporan tersebut.
Ke depan, pemerintah AS perlu merumuskan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan terukur untuk industri kripto. Regulasi yang seimbang, yang mampu mendorong inovasi sambil memastikan kepatuhan pajak, menjadi kunci keberhasilan pengembangan industri ini di Amerika Serikat. Pembatalan aturan IRS yang kontroversial ini menjadi titik balik penting, menandai babak baru dalam hubungan antara pemerintah dan industri kripto di Amerika Serikat. Bagaimana pemerintah akan merespons tantangan regulasi ini dan bagaimana industri kripto akan beradaptasi dengan lingkungan regulasi yang baru akan menjadi fokus utama dalam beberapa tahun mendatang. Pertanyaan tentang bagaimana pemerintah akan mengatasi potensi kerugian pendapatan pajak dan bagaimana mereka akan mengawasi kepatuhan pajak di sektor kripto yang semakin kompleks tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi.