Jakarta, 3 Mei 2025 – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu kontroversi dengan ancaman pencabutan status bebas pajak Universitas Harvard, lembaga pendidikan tinggi tertua di negara tersebut. Ancaman ini, yang disampaikan melalui media sosial, merupakan eskalasi terbaru dalam perselisihan yang berakar pada perbedaan pandangan terkait penanganan demonstrasi pro-Palestina di kampus dan alokasi dana hibah federal. Pernyataan Trump yang bernada keras, “Kami akan mencabut Status Bebas Pajak Harvard. Itulah yang pantas mereka dapatkan!”, mengindikasikan sebuah langkah yang berpotensi memiliki konsekuensi luas bagi dunia pendidikan tinggi Amerika Serikat.
Perselisihan ini bukannya tanpa preseden. Pada 15 April 2025, Trump telah melayangkan ancaman serupa, menuduh Harvard telah menjelma menjadi entitas politik dan tidak lagi layak menikmati status bebas pajak. Ancaman tersebut kini telah diwujudkan dengan laporan dari Gedung Putih kepada Internal Revenue Service (IRS) untuk melakukan penyelidikan dan audit terhadap Harvard. Juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields, mengkonfirmasi langkah tersebut, menunjukkan bahwa pemerintahan Trump secara aktif berupaya untuk mencabut status istimewa tersebut.
Namun, langkah kontroversial ini langsung dibantah keras oleh pihak Harvard. Universitas tersebut menyatakan bahwa upaya pencabutan status bebas pajak merupakan penyalahgunaan hukum dan pelanggaran serius terhadap undang-undang pajak AS. Dalam pernyataan resminya, Harvard menegaskan, "Tidak ada dasar hukum untuk mencabut status bebas pajak Harvard." Lebih lanjut, universitas tersebut memperingatkan bahwa tindakan sewenang-wenang semacam ini akan berdampak buruk bagi masa depan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Pernyataan ini menyiratkan bahwa tindakan Trump berpotensi menciptakan preseden berbahaya, di mana lembaga pendidikan tinggi lainnya dapat menjadi sasaran serangan serupa berdasarkan perbedaan politik.
Pernyataan Harvard juga menyoroti konsekuensi yang lebih luas dari tindakan Trump. Universitas tersebut saat ini tengah menghadapi gugatan terhadap pemerintahan Trump terkait pembekuan dana hibah federal sebesar US$ 2,2 miliar. Dana tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk penelitian medis dan ilmiah, kini terancam terhenti akibat intervensi politik. Pembekuan dana ini, dikombinasikan dengan ancaman pencabutan status bebas pajak, menimbulkan kekhawatiran akan potensi terhambatnya riset dan inovasi di Amerika Serikat.
Keheningan dari pihak Internal Revenue Service (IRS) dan Kantor Inspektur Jenderal Perbendaharaan AS untuk Administrasi Pajak semakin memperkeruh situasi. Meskipun undang-undang pajak AS mewajibkan setiap karyawan IRS untuk melaporkan permintaan yang tidak pantas dari Gedung Putih kepada otoritas pengawas, kedua lembaga tersebut hingga saat ini menolak berkomentar. Keengganan mereka untuk menanggapi pertanyaan dari baik Harvard maupun Trump menimbulkan pertanyaan tentang independensi IRS dan potensi tekanan politik yang mungkin mempengaruhi proses audit dan penyelidikan. Ketiadaan pernyataan resmi dari IRS membuat status bebas pajak Harvard tetap tidak pasti, menimbulkan ketidakpastian bagi universitas dan komunitas akademis.
Peristiwa ini menyoroti pertempuran politik yang semakin memanas di Amerika Serikat. Ancaman pencabutan status bebas pajak Harvard bukan hanya sekadar sengketa pajak; ini merupakan manifestasi dari perselisihan ideologis yang lebih besar antara pemerintahan Trump dan lembaga pendidikan tinggi yang dianggap kritis terhadap kebijakannya. Dengan menggunakan IRS sebagai instrumen politik, Trump menunjukkan kecenderungan untuk menekan lembaga-lembaga yang dianggap menentang pandangan politiknya.
Ancaman ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kebebasan akademik di Amerika Serikat. Apakah universitas-universitas dapat menjalankan misi pendidikan dan penelitiannya tanpa menghadapi tekanan politik dan ancaman pembalasan dari pemerintah? Pencabutan status bebas pajak, jika terjadi, akan menimbulkan beban keuangan yang signifikan bagi Harvard dan berpotensi memaksa universitas untuk memangkas program, mengurangi staf, atau menaikkan biaya kuliah. Hal ini akan berdampak langsung pada aksesibilitas pendidikan tinggi bagi banyak mahasiswa, khususnya dari kalangan kurang mampu.
Lebih jauh lagi, peristiwa ini memicu diskusi tentang peran dan tanggung jawab universitas dalam konteks politik. Apakah universitas harus tetap netral secara politik, atau apakah mereka memiliki kewajiban untuk terlibat dalam debat publik dan mengadvokasi nilai-nilai tertentu? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin relevan dalam iklim politik yang terpolarisasi seperti yang terjadi saat ini di Amerika Serikat.
Kesimpulannya, ancaman pencabutan status bebas pajak Harvard oleh Presiden Trump merupakan peristiwa yang kompleks dan berpotensi memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi dunia pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Peristiwa ini melampaui sekadar sengketa pajak dan menyoroti pertempuran politik yang lebih luas mengenai kebebasan akademik, alokasi dana publik, dan peran universitas dalam masyarakat demokratis. Ketiadaan transparansi dari IRS dan Kantor Inspektur Jenderal semakin memperkuat kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tekanan politik yang dapat menghambat fungsi lembaga-lembaga penting seperti universitas. Kejelasan mengenai status bebas pajak Harvard masih belum tercapai, dan perkembangan selanjutnya akan menentukan dampak jangka panjang dari perselisihan ini.