Jakarta, 6 Mei 2025 – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara gamblang mengungkap dampak buruk truk Over Dimension Over Loading (ODOL) terhadap perekonomian nasional. Bukan hanya sekadar pelanggaran lalu lintas, keberadaan truk ODOL telah memicu efek domino yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun dan mengancam keselamatan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk ODOL di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY memaparkan secara detail kerugian yang ditimbulkan oleh praktik ilegal ini. Ia menekankan bahwa dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar kerusakan infrastruktur. Efek domino tersebut bermula dari distorsi pasar yang disebabkan oleh biaya operasional truk ODOL yang jauh lebih rendah dibandingkan angkutan barang legal.
"Angkutan barang yang legal biayanya dua kali lipat lebih tinggi daripada ongkos logistik menggunakan truk ODOL," tegas AHY. Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak sehat, di mana pelaku usaha yang taat aturan terbebani biaya operasional yang lebih tinggi, sementara operator truk ODOL justru mendapatkan keuntungan yang signifikan dengan mengabaikan regulasi dan keselamatan. Akibatnya, harga komoditas utama pun ikut terpengaruh dan mengalami kenaikan. "Karena terjadi peningkatan biaya distribusi logistik, sejumlah komoditas mengalami kenaikan biaya angkut dua kali lipat. Inilah inti perdebatannya," lanjut AHY.
Lebih lanjut, AHY membeberkan angka kerugian material yang fantastis akibat praktik ODOL. Kerusakan infrastruktur jalan, baik jalan tol maupun jalan non-tol, akibat beban berlebih yang ditanggung truk ODOL mencapai angka yang sangat signifikan: Rp 43,45 triliun per tahun. Angka ini merupakan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang harus ditanggung negara untuk mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh truk-truk nakal tersebut. Biaya ini merupakan beban tambahan bagi APBN yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lainnya.
Kerugian yang ditimbulkan oleh ODOL tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi makro. Aspek keselamatan juga menjadi sorotan utama. AHY menekankan bahwa penggunaan truk ODOL meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas secara signifikan. Truk-truk yang kelebihan muatan dan dimensi tersebut beroperasi dengan kondisi yang tidak aman, karena konstruksi kendaraan yang tidak didesain untuk menampung beban berlebih.
"Kendaraan yang tidak didesain sejak awal, sejak di pabrik untuk mengangkut beban sebesar dan seberat itu, tentunya akan berpengaruh pada performa secara mekanis, termasuk sistem pengereman," jelas AHY. Kondisi ini meningkatkan risiko rem blong dan kecelakaan fatal yang mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. "Dan yang paling parah, tentu saja, tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia," tambahnya dengan nada tegas.
AHY mengakui adanya dilema yang kompleks dalam menangani permasalahan ODOL. Di satu sisi, pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem logistik yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Di sisi lain, keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur harus diprioritaskan. "Jadi ada dua hal mendasar, sekali lagi antara keselamatan dan kepentingan ekonomi masyarakat," ungkap AHY.
Pernyataan AHY ini menggarisbawahi urgensi penanganan masalah ODOL secara komprehensif. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur. Langkah-langkah tegas dan terukur diperlukan untuk menekan praktik ODOL, baik melalui penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan pengawasan, maupun penyediaan alternatif angkutan barang yang lebih efisien dan terjangkau.
Keberadaan truk ODOL bukan hanya masalah lalu lintas biasa, melainkan ancaman serius bagi perekonomian nasional. Kerugian puluhan triliun rupiah per tahun yang diakibatkan oleh praktik ini merupakan beban berat bagi negara. Selain itu, risiko kecelakaan yang tinggi mengancam keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk memberantas praktik ODOL dan menciptakan sistem logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai strategi untuk mengatasi masalah ini, antara lain:
-
Penegakan hukum yang lebih tegas: Memberikan sanksi yang berat dan konsisten kepada operator truk ODOL untuk memberikan efek jera. Hal ini termasuk penindakan hukum yang efektif dan transparan, serta memastikan tidak ada pengecualian bagi pelanggar.
-
Peningkatan pengawasan: Meningkatkan pengawasan di jalan raya dengan melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Penggunaan teknologi, seperti sistem pemantauan berbasis CCTV dan sensor berat, juga dapat dimaksimalkan.
-
Penyediaan alternatif angkutan barang: Pemerintah perlu menyediakan alternatif angkutan barang yang lebih efisien dan terjangkau bagi pelaku usaha, sehingga mereka tidak tergoda untuk menggunakan truk ODOL. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan regulasi, dan dukungan terhadap pengembangan logistik modern.
-
Sosialisasi dan edukasi: Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh truk ODOL. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
-
Pengembangan infrastruktur pendukung: Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional angkutan barang yang aman dan efisien. Jalan yang berkualitas akan mengurangi risiko kerusakan akibat beban berlebih.
Permasalahan ODOL bukanlah masalah yang dapat diselesaikan secara instan. Diperlukan komitmen jangka panjang dan upaya berkelanjutan dari seluruh pihak untuk menciptakan sistem logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Kegagalan dalam mengatasi masalah ini akan terus membebani perekonomian nasional dan mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dan terpadu harus segera diambil untuk mengatasi bom waktu ekonomi ini sebelum dampaknya semakin meluas dan sulit dikendalikan.