Jakarta, 24 Februari 2025 – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang baru diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, diproyeksikan menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara dirancang dengan struktur organisasi yang kompleks dan berlapis, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan secara detail struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan pengawasan yang ketat terhadap operasional lembaga ini. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rosan menekankan adanya beberapa lapisan pengawasan yang saling berintegrasi.
"Struktur organisasi Danantara dirancang berlapis untuk menjamin pengelolaan yang baik dan benar," ujar Rosan. "Selain Dewan Pengawas, terdapat Dewan Penasehat, Dewan Pemantau (Oversight Committee), Komite Audit, Komite Investasi, dan Komite Etik. Semua lapisan ini bekerja sinergis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi," tambahnya.
Rosan menegaskan bahwa Danantara akan menjadi lembaga yang paling diawasi ketat di Indonesia. Seluruh proses dan keputusan yang diambil akan berada di bawah pengawasan yang intensif, dengan jalur pertanggungjawaban langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya tegaskan, Danantara adalah badan yang paling banyak diawasi. Semua pihak yang terlibat akan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Tidak ada lagi tingkatan pengawasan di atasnya," tegas Rosan.
Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan struktur organisasi Danantara memang dirancang secara multi-tiered dan kompleks. Beberapa komite yang disebutkan Rosan akan memainkan peran krusial dalam pengawasan operasional dan pengambilan keputusan.
Struktur tersebut, menurut informasi yang dihimpun, terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Ketiga entitas ini akan melaporkan langsung kepada Presiden, memberikan pengawasan langsung terhadap seluruh aktivitas Danantara.
Dewan Pengawas sendiri akan dibagi lagi menjadi tiga komite fungsional: Komite Audit, Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia, dan Komite Etik. Komposisi Dewan Pengawas menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan berbagai lembaga negara dalam proses pengawasan. Sumber-sumber terpercaya menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas akan berasal dari berbagai institusi penting, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hingga saat ini, Menteri BUMN Erick Thohir telah diumumkan sebagai Ketua Dewan Pengawas, didampingi Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua.
Di tingkat eksekutif, selain CEO Rosan Roeslani, terdapat Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir dan Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria. Mereka akan didukung oleh beberapa komite operasional, termasuk Komite Investasi dan Portofolio, Komite Manajemen Risiko, Audit Internal, Personalia, Komunikasi Korporasi, dan Kantor CEO. Selain itu, terdapat juga pejabat pelaksana di bidang hukum dan manajemen risiko, serta pejabat pelaksana di bidang keuangan.
Struktur organisasi yang kompleks dan berlapis ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan pengelolaan aset negara secara transparan dan akuntabel. Dengan melibatkan berbagai lembaga pengawas dan menetapkan jalur pertanggungjawaban langsung kepada Presiden, pemerintah berharap Danantara dapat menjalankan perannya sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia dengan efisiensi dan integritas yang tinggi. Namun, efektivitas struktur ini akan bergantung pada kemampuan setiap lembaga pengawas untuk menjalankan tugasnya secara independen dan efektif, serta komitmen seluruh pihak yang terlibat untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Keberhasilan Danantara akan menjadi tolok ukur terhadap keberhasilan strategi pemerintah dalam mengelola aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pengamatan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja Danantara akan sangat penting untuk memastikan tujuan pendirian lembaga ini tercapai.