Jakarta, 7 April 2025 – Pemerintah Indonesia tengah merancang proposal komprehensif sebagai langkah strategis dalam negosiasi dengan pemerintahan Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor tambahan sebesar 32% yang diberlakukan secara resiprokal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan tiga tawaran utama yang sedang dikaji untuk diajukan kepada Presiden AS, Donald Trump. Langkah ini diambil sebagai respon atas kebijakan proteksionis AS yang berdampak signifikan pada perdagangan bilateral kedua negara.
Tawaran pertama berfokus pada peningkatan volume impor produk-produk AS ke Indonesia. Pemerintah berencana meningkatkan impor komoditas yang selama ini sudah menjadi bagian dari perdagangan bilateral, seperti gandum, kapas, dan minyak serta gas bumi (migas). Langkah ini tidak hanya sebatas pada peningkatan kuantitas, tetapi juga diversifikasi produk. Indonesia berencana memperbesar volume impor dari sepuluh kategori produk ekspor AS teratas, meliputi elektronik, furnitur kayu, sepatu, tembaga, emas, dan semikonduktor. Lebih lanjut, Airlangga menyinggung rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Indonesia, yang berpotensi membuka peluang impor komponen dari AS, misalnya untuk proyek pembangunan kilang minyak baru. "Di samping itu Indonesia sendiri dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) akan membangun beberapa proyek termasuk refinery. Mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.
Tawaran kedua menyangkut insentif fiskal dan non-fiskal bagi importir AS di Indonesia. Pemerintah tengah mempertimbangkan keringanan bea masuk dan berbagai pungutan pajak lainnya. Meskipun demikian, Airlangga menekankan bahwa Indonesia telah menerapkan tarif impor yang relatif rendah untuk produk-produk AS. "Kita melihat impor sebetulnya import tariff kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5% bahkan untuk wheat maupun soya bean itu sudah 0%. Hal lain tentu kita akan lihat terkait Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor," ujarnya. Pemerintah akan menganalisis secara cermat jenis dan besaran insentif yang paling efektif untuk mendorong peningkatan impor dari AS tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi domestik.
Tawaran ketiga yang diajukan Indonesia berfokus pada deregulasi non-tarif (NTMs) guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi perusahaan-perusahaan AS di Indonesia. Hal ini meliputi relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT), khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar seperti General Electric (GE), Apple, Oracle, dan Microsoft. Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan larangan terbatas (lartas), mempercepat proses sertifikasi halal, dan melakukan deregulasi di sektor-sektor terkait lainnya. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan non-tarif yang mungkin menghambat investasi dan ekspor AS ke Indonesia.
Ketiga tawaran tersebut, beserta opsi-opsi lain yang masih dalam tahap pengkajian, akan dirangkum dalam proposal resmi yang akan diajukan kepada pemerintah AS dalam waktu dekat. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya negosiasi sebagai solusi utama, bukan retaliasi atau penerapan tarif balasan. Pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi intensif dengan perwakilan perdagangan AS, termasuk melalui US Trade Representative (USTR).
"Dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden (Prabowo). Bapak presiden sudah mengarahkan setelah hari ini, kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons (negosiasi)," tegas Airlangga.
Strategi negosiasi yang ditempuh Indonesia juga selaras dengan pendekatan yang dianut oleh negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia berencana mengadakan pertemuan dengan para menteri perdagangan ASEAN pada tanggal 10 April untuk membahas strategi bersama dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Airlangga juga telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk membahas langkah-langkah koordinasi di tingkat regional.
"ASEAN akan mengutamakan negosiasi jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA (Trade and Investment Framework Agreement)," pungkas Airlangga. Kolaborasi regional ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar ASEAN dalam negosiasi dengan AS dan mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Keberhasilan negosiasi ini sangat krusial bagi Indonesia, mengingat dampak signifikan tarif impor tambahan terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu dan hubungan perdagangan bilateral secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia berharap tawaran yang diajukan dapat meyakinkan AS untuk menurunkan tarif impor dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan.