Jakarta – Ketegangan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump mencapai titik krusial, dengan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Indonesia menjadi salah satu isu sentral dalam negosiasi penurunan tarif impor. Laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada akhir Maret 2025, secara eksplisit menyoroti kebijakan GPN sebagai hambatan perdagangan. Laporan ini, yang diterbitkan menjelang pengumuman kebijakan tarif impor resiprokal Trump, menempatkan GPN di bawah sorotan tajam dan memaksa pemerintah Indonesia untuk merespon secara strategis.
USTR, dalam laporannya, mengidentifikasi beberapa aspek regulasi GPN yang menjadi perhatian utama AS. Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 19/8/PBI/2017, yang mewajibkan seluruh transaksi debit dan kredit ritel domestik diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan berizin BI, menjadi fokus utama kritik. Regulasi ini, menurut USTR, secara efektif membatasi akses perusahaan pembayaran asing, termasuk perusahaan AS, ke pasar Indonesia.
Lebih lanjut, laporan tersebut menyorot pembatasan kepemilikan asing sebesar 20% dalam perusahaan yang ingin memperoleh izin switching untuk berpartisipasi dalam GPN. Pembatasan ini, dipadukan dengan larangan penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi kartu debit dan kredit ritel domestik, dinilai USTR sebagai tindakan proteksionis yang merugikan perusahaan AS.
Peraturan BI No. 19/10/PADG/2017 semakin memperkuat kekhawatiran AS. Peraturan ini mewajibkan perusahaan asing untuk membentuk kemitraan dengan switch GPN Indonesia yang berizin, dengan syarat tambahan untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri dan transfer teknologi. Kondisi ini, menurut USTR, menciptakan hambatan masuk yang signifikan bagi perusahaan asing dan menghambat persaingan yang sehat.
Puncaknya, kebijakan BI pada Mei 2023 yang mewajibkan penggunaan dan penerbitan kartu kredit pemerintah melalui GPN semakin memperkuat persepsi AS tentang proteksionisme Indonesia dalam sektor jasa keuangan. USTR secara tegas menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan perusahaan pembayaran AS, karena membatasi akses mereka terhadap pasar Indonesia yang berkembang pesat.
Menanggapi tekanan dari AS, pemerintah Indonesia, melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengakui bahwa GPN menjadi bagian penting dalam negosiasi tarif impor. Airlangga menegaskan adanya koordinasi intensif antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merespon kekhawatiran AS. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum secara rinci menjelaskan strategi yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Pernyataan Airlangga yang menyebutkan koordinasi dengan BI dan OJK, khususnya terkait "payment yang diminta oleh pihak Amerika," menunjukkan bahwa pemerintah menyadari urgensi dan kompleksitas masalah ini.
Situasi ini menempatkan pemerintah Indonesia dalam dilema. Di satu sisi, GPN dirancang untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran domestik, serta mendorong pengembangan industri dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan friksi dengan AS, yang berpotensi meningkatkan tarif impor dan merugikan perekonomian Indonesia.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tekanan AS terhadap GPN bukan semata-mata terkait dengan kepentingan bisnis perusahaan AS. AS mungkin juga melihat GPN sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran internasional dan memperkuat kedaulatan ekonomi digital. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, langkah Indonesia ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh ekonomi AS dan membangun kemandirian ekonomi.
Ke depan, pemerintah Indonesia perlu merumuskan strategi yang cermat dan terukur. Strategi tersebut harus mempertimbangkan dua hal yang saling berkaitan: mempertahankan kepentingan nasional dalam pengembangan sistem pembayaran domestik dan mengurangi ketegangan dengan AS. Beberapa opsi yang mungkin dipertimbangkan antara lain:
-
Negosiasi Bilateral: Pemerintah dapat melakukan negosiasi bilateral yang intensif dengan AS untuk mencari solusi kompromi. Hal ini dapat mencakup penyesuaian regulasi GPN untuk memberikan akses yang lebih adil kepada perusahaan asing, sambil tetap melindungi kepentingan nasional.
-
Transparansi Regulasi: Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan regulasi GPN dapat mengurangi kecurigaan AS terhadap praktik proteksionis. Penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang tujuan dan manfaat GPN dapat membantu meredakan ketegangan.
-
Kerjasama Teknologi: Pemerintah dapat mendorong kerjasama teknologi antara perusahaan Indonesia dan AS dalam pengembangan infrastruktur GPN. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan memperkuat hubungan ekonomi.
-
Diversifikasi Mitra Dagang: Indonesia perlu memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Diversifikasi mitra dagang akan memberikan ruang negosiasi yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan dari AS.
Kesimpulannya, tekanan AS terhadap GPN Indonesia merupakan tantangan serius yang memerlukan respons strategis dan terukur dari pemerintah. Keberhasilan negosiasi ini akan berdampak signifikan terhadap hubungan ekonomi bilateral dan iklim investasi di Indonesia. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan untuk menjaga hubungan baik dengan AS, sekaligus memastikan keberlanjutan pengembangan sistem pembayaran domestik yang aman dan efisien. Kegagalan dalam mengelola situasi ini dapat berakibat pada peningkatan tarif impor dan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.