Kebijakan tarif impor proteksionis yang diterapkan pemerintahan Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, menimbulkan kekhawatiran serius bagi kinerja ekspor nasional dan stabilitas sektor keuangan dalam negeri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas memperingatkan potensi dampak negatif yang signifikan, terutama bagi industri-industri ekspor-oriented yang selama ini mengandalkan pasar Amerika Serikat.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, dalam keterangan resminya pada Kamis, 17 April 2025, menyatakan bahwa kebijakan tarif "Trump" ini berpotensi menekan kinerja ekspor sejumlah sektor kunci ekonomi Indonesia. Industri tekstil, karet, peralatan listrik, makanan, dan perikanan diidentifikasi sebagai sektor yang paling rentan terhadap dampak negatif kebijakan tersebut. Ancaman ini bukan hanya sebatas penurunan volume ekspor, melainkan juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
"Kebijakan tarif Trump ini bukan sekadar hambatan perdagangan biasa," tegas Agusman. "Ini adalah ancaman nyata yang dapat mengguncang fondasi industri-industri vital kita dan berdampak langsung pada lembaga pembiayaan yang mendanai sektor-sektor tersebut." Ia menjelaskan bahwa peningkatan risiko pembiayaan menjadi konsekuensi logis dari penurunan daya saing ekspor Indonesia di pasar AS. Lembaga pembiayaan, khususnya yang bergerak di sektor PVML, akan menghadapi tantangan dalam penyaluran kredit dan pengelolaan risiko kredit macet. Hal ini disebabkan oleh potensi penurunan pendapatan dan profitabilitas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor ekspor yang terdampak.
Dampak lanjutan dari kebijakan tarif ini bisa meluas dan berdampak sistemik. Penurunan ekspor akan berdampak pada pendapatan devisa negara, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja. Potensi PHK dan penurunan investasi asing langsung (FDI) juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Situasi ini menuntut respon cepat dan terukur dari pemerintah dan sektor swasta untuk meminimalisir dampak negatif yang lebih besar.
Agusman menekankan perlunya strategi mitigasi risiko yang komprehensif dan proaktif dari para pelaku industri. Ia menyarankan beberapa langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan, antara lain:
-
Penilaian Risiko yang Efektif: Perusahaan-perusahaan eksportir perlu melakukan analisis mendalam terhadap risiko yang dihadapi akibat kebijakan tarif ini. Analisis ini harus mencakup skenario terburuk dan perencanaan kontingensi yang matang. Hal ini mencakup evaluasi ulang strategi pemasaran, diversifikasi pasar ekspor, dan penyesuaian strategi produksi.
-
Diversifikasi Portofolio Pembiayaan: Lembaga pembiayaan harus mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada pasar AS. Diversifikasi portofolio pembiayaan ke sektor-sektor lain yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global akan mengurangi risiko kerugian. Hal ini juga berarti perluasan jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan pasar ekspor yang lebih beragam.
-
Penguatan Likuiditas: Perusahaan dan lembaga pembiayaan perlu memastikan likuiditas yang cukup untuk menghadapi potensi penurunan pendapatan dan arus kas. Pengelolaan arus kas yang efektif dan efisien menjadi sangat krusial dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini. Hal ini juga mencakup strategi manajemen risiko yang lebih agresif dan pencadangan dana yang memadai.
Seperti diketahui, pemerintahan Trump sebelumnya telah mengumumkan tarif impor yang tinggi terhadap puluhan negara, termasuk Indonesia, dengan tarif mencapai 32%. Meskipun sempat ditunda selama 90 hari menyusul protes keras dari negara-negara yang terkena dampak, kebijakan proteksionis ini tetap menimbulkan ancaman serius bagi perekonomian Indonesia. Meskipun penundaan tersebut memberikan sedikit ruang bernapas, ancaman tarif tetap ada dan membutuhkan antisipasi yang serius. Lebih lanjut, Trump juga menerapkan tarif 10% untuk impor barang dari semua negara sebagai bagian dari kebijakan proteksionismenya yang lebih luas.
Sebagai respon, pemerintah Indonesia telah memilih jalur diplomasi dan negosiasi dengan Amerika Serikat. Salah satu strategi yang diusung adalah upaya menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan impor barang-barang dari AS, mulai dari komoditas energi seperti minyak dan gas hingga komoditas pertanian seperti kapas dan kedelai. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi defisit perdagangan dengan AS dan meredakan ketegangan perdagangan bilateral. Namun, keberhasilan strategi ini masih perlu dikaji lebih lanjut dan bergantung pada respon dari pihak AS.
Kesimpulannya, kebijakan tarif proteksionis Trump merupakan ancaman nyata bagi perekonomian Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor ekspor, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Antisipasi dan mitigasi risiko yang proaktif dari pemerintah, pelaku industri, dan lembaga keuangan sangat krusial untuk meminimalisir dampak negatif dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Diversifikasi pasar ekspor, penguatan daya saing industri, dan strategi negosiasi yang efektif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini akan menentukan daya tahan dan kemampuan Indonesia untuk tetap tumbuh dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global.