Jakarta, 18 April 2025 – Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penetrasi pasar Amerika Serikat (AS) menyusul penerapan tarif impor yang sangat tinggi oleh pemerintah Negeri Paman Sam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa produk-produk Indonesia dikenai tarif hingga 47%, sebuah angka yang mengancam daya saing dan potensi ekspor nasional. Situasi ini, menurut Airlangga, bukan hanya soal satu jenis tarif tunggal, melainkan akumulasi berbagai kebijakan proteksionis yang memberatkan pelaku usaha Indonesia.
Awalnya, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif impor sebesar 32% untuk barang-barang asal Indonesia. Meskipun kebijakan tersebut sempat dicabut sementara dan digantikan dengan tarif 10% selama 90 hari, ancaman tarif tinggi tetap membayangi. Lebih mengkhawatirkan lagi, tarif 10% tersebut berlapis dengan tarif proteksionis yang telah diterapkan sebelumnya untuk sektor-sektor tertentu, khususnya tekstil dan garmen. Tarif-tarif ini berkisar antara 10% hingga 37%, sehingga total beban tarif yang harus ditanggung eksportir Indonesia bisa mencapai angka signifikan, yakni antara 20% hingga 47%.
“Meskipun saat ini tarifnya 10% untuk 90 hari, di sektor tekstil dan garmen, kita sudah punya tarif dasar 10-37%. Maka, penambahan 10% ini bisa menjadi 20% atau bahkan 47%. Ini menjadi perhatian serius kita karena biaya ekspor kita menjadi jauh lebih tinggi, dan beban ini akhirnya ditanggung bersama oleh pembeli dan eksportir Indonesia,” jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual.
Beban tarif yang tinggi ini tidak hanya membebani pelaku usaha, tetapi juga secara langsung mengancam daya saing produk Indonesia di pasar AS. Dengan tarif impor yang jauh lebih kompetitif yang diberikan kepada negara-negara pesaing di kawasan Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia, produk-produk Indonesia menjadi kurang menarik bagi konsumen Amerika. Ketidakadilan ini, menurut Airlangga, harus segera diatasi.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan komitmennya untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah AS guna menurunkan tarif impor yang memberatkan tersebut. Airlangga menegaskan bahwa Indonesia menuntut adanya level playing field dalam perdagangan bilateral. Artinya, Indonesia menginginkan agar tarif impor yang diterapkan AS terhadap produk-produk Indonesia tidak lebih tinggi daripada tarif yang diberikan kepada negara-negara pesaing.
“Kami tegaskan bahwa selama ini penerapan tarif oleh AS tidak adil dan tidak menciptakan level playing field, termasuk dengan negara-negara pesaing kita di ASEAN. Kita ingin mendapatkan perlakuan yang adil, dan tarif yang tidak lebih tinggi daripada negara lain,” tegas Airlangga.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Sektor tekstil dan garmen, yang merupakan salah satu sektor ekspor unggulan Indonesia, akan sangat terdampak oleh kebijakan proteksionis AS. Penurunan daya saing akan berujung pada penurunan volume ekspor, hilangnya pendapatan devisa, dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri terkait.
Lebih jauh, dampaknya bisa meluas ke sektor-sektor ekonomi lainnya yang terkait erat dengan industri tekstil dan garmen. Industri pendukung, seperti industri bahan baku tekstil, juga akan merasakan dampak negatifnya. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Indonesia menyadari betapa pentingnya akses pasar AS bagi perekonomian nasional. AS merupakan salah satu pasar ekspor terbesar bagi Indonesia, dan penurunan akses pasar ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya diplomasi dan negosiasi yang intensif dengan pemerintah AS menjadi sangat krusial untuk mengatasi permasalahan ini.
Selain negosiasi bilateral, Indonesia juga perlu mempertimbangkan strategi lain untuk menghadapi tantangan ini. Diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Peningkatan kualitas dan inovasi produk juga sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Penguatan kerjasama regional melalui ASEAN juga dapat menjadi strategi untuk menghadapi proteksionisme negara-negara maju.
Permasalahan tarif impor tinggi dari AS ini bukanlah isu yang berdiri sendiri. Ini merupakan bagian dari tren proteksionisme global yang semakin meningkat. Perang dagang dan kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh beberapa negara besar telah menciptakan ketidakpastian dan tantangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk menghadapi tantangan ini. Kerjasama antar kementerian dan lembaga, dukungan bagi pelaku usaha, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan proteksionisme global. Pemerintah harus terus berupaya keras untuk memastikan agar produk-produk Indonesia tetap memiliki daya saing di pasar internasional dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Nasib ekspor Indonesia, khususnya di sektor tekstil dan garmen, kini berada di ujung tanduk, menunggu hasil dari negosiasi yang sedang dilakukan dengan pemerintah AS. Keberhasilan negosiasi ini akan menentukan masa depan sektor ekspor Indonesia dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.