Jakarta, 29 Mei 2025 – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan realita pahit pembangunan desa di Indonesia. Di balik angka 75.295 desa yang tersebar di seluruh Nusantara, tersimpan tantangan besar yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan disparitas yang signifikan, dengan pengelompokan desa meliputi kategori mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.
Riza Patria, dalam pidato sambutannya pada acara Refleksi 1 Tahun Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWU) di Jakarta, Kamis (29/5/2025), menyoroti fakta mengejutkan: 14% atau lebih dari 10.000 desa di Indonesia, sebagian besar terkonsentrasi di Indonesia Timur, masih tergolong desa tertinggal dan sangat tertinggal. Angka ini menjadi indikator kuat betapa besar kesenjangan pembangunan yang masih melanda negeri ini.
"Ternyata dari 75.295 desa, masih ada 14% atau lebih dari 10.000 desa di seluruh Indonesia, khususnya di bagian Indonesia Timur, tergolong desa tertinggal dan sangat tertinggal," tegas Riza Patria.
Lebih memprihatinkan lagi, Riza Patria memaparkan data yang menunjukkan keterbatasan akses infrastruktur dasar. Lebih dari 3.000 desa hingga saat ini masih belum menikmati aliran listrik. Bayangkan, di era digital ini, ribuan desa masih terisolasi dari energi yang menjadi tulang punggung pembangunan dan kemajuan. Keterbatasan akses ini berdampak luas, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat.
Tidak hanya listrik, akses internet juga menjadi kendala besar. Lebih dari 22.000 desa belum terhubung dengan jaringan internet. Kondisi ini semakin memperparah kesenjangan informasi dan akses terhadap teknologi, menghalangi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan nasional dan ekonomi digital.
"Ini adalah masalah kita. Belum lagi masalah infrastruktur, air bersih dan lain sebagainya," ujar Riza Patria dengan nada prihatin.
Riza Patria menekankan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu upaya konkrit yang dijalankan adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang ditargetkan menjangkau 82 juta anak di seluruh Indonesia.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan di tingkat desa. Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa hingga berkali lipat.
"Ini program tidak hanya memastikan anak-anak kita mendapatkan asupan nutrisi, gizi yang baik sehingga cerdas, sehat, tumbuh berkembang menjadi masyarakat yang sehat, yang baik, yang pinter, yang menjadi pemimpin bangsa, tapi juga punya multiplier impact yang luar biasa. Diantaranya adalah sektor ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi di desa akan meningkat bisa sampai 6, 7, 8 kali lipat," papar Riza Patria.
Selain Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga tengah mempersiapkan Program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang untuk memastikan seluruh anak Indonesia, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Tidak ada lagi alasan bagi anak tukang becak atau pemulung untuk kehilangan kesempatan meraih pendidikan.
Langkah strategis lainnya adalah rencana peluncuran 80.000 Koperasi Desa yang akan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada 12 Juli mendatang. Koperasi desa ini diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam menopang distribusi bahan pokok, memperkuat ekonomi lokal, dan mencegah kerugian petani dan nelayan akibat harga jual yang fluktuatif.
"Bapak Presiden ingin di setiap desa ada budaya, sehingga semua produk desa, hasil tani, hasil laut, hasil nelayan, hasil budaya dapat disimpan di gudang-gudang koperasi, sehingga tidak rusak, tidak jelek, tidak busuk, sehingga harganya tidak jatuh," jelas Riza Patria.
Kesimpulannya, tantangan pembangunan desa di Indonesia masih sangat kompleks dan membutuhkan solusi terpadu. Keberadaan 3.000 desa tanpa akses listrik dan lebih dari 22.000 desa tanpa akses internet menjadi bukti nyata kesenjangan yang perlu segera diatasi. Program-program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis, Program Sekolah Rakyat, dan pengembangan koperasi desa merupakan langkah awal yang perlu didukung dan dikawal agar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Keberhasilan program-program ini akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Perhatian serius dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan sejahtera dari desa hingga kota.