Jakarta – Janji kampanye menciptakan 19 juta lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda dan perempuan, yang dilontarkan oleh Calon Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini menghadapi ujian nyata. Para pakar ekonomi menilai, realisasi ambisius tersebut menghadapi sederet tantangan besar yang memerlukan solusi komprehensif dan jangka panjang, bukan sekadar janji politik sesaat.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui investasi masif di sektor pendidikan menjadi kunci utama. Menurutnya, struktur pendidikan Indonesia saat ini masih didominasi oleh jenjang pendidikan rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era digitalisasi yang serba cepat berubah.
“Era digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) menciptakan lapangan kerja baru, namun juga menghilangkan banyak pekerjaan konvensional,” ujar Esther kepada detikcom, Jumat (6/6/2025). Ia mencontohkan, hilangnya pekerjaan penjaga loket tol akibat sistem pembayaran nontunai. Pergeseran ini, menurutnya, menuntut peningkatan kualitas SDM agar mampu beradaptasi dan bersaing di pasar kerja modern. Namun, kenyataannya, anggaran pendidikan justru berkurang dan dialihkan ke program lain seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Merah Putih, tanpa disertai peningkatan skill yang signifikan. “Harusnya, selain perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan juga menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain pendidikan, Esther juga menekankan pentingnya insentif pemerintah untuk mendorong investasi dalam negeri. Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada konsumsi daripada investasi, sehingga hambatan penciptaan lapangan kerja tetap ada. Pemerintah, menurutnya, harus lebih agresif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik modal domestik dan asing, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Ia menilai, target 19 juta lapangan kerja dalam jangka waktu lima tahun terlalu ambisius dan sulit tercapai. Berdasarkan data Celios, pengembangan ekonomi hijau, yang disebut-sebut sebagai salah satu sumber lapangan kerja utama, diperkirakan hanya mampu menyerap 19,4 juta tenaga kerja dalam kurun waktu 10 tahun. "Itu pun sudah sangat optimal," tegas Nailul.
Lebih lanjut, Nailul mengungkapkan kendala lain yang menghambat penciptaan lapangan kerja, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal. Ia menjelaskan, sebelumnya, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% mampu menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja. Namun, saat ini, angka tersebut menurun drastis menjadi hanya sekitar 100.000 tenaga kerja.
"Investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tidak mampu menghadirkan penambahan tenaga kerja yang signifikan," kata Nailul. Ia menambahkan, investasi yang masuk tidak mampu meningkatkan kinerja manufaktur Indonesia, sehingga terjadi deindustrialisasi dini. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang menjadi hambatan serius dalam mencapai target 19 juta lapangan kerja.
Janji Gibran Rakabuming Raka untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja, termasuk 5 juta lapangan kerja hijau ( green jobs), dalam sektor kelestarian lingkungan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya transisi energi dan ekonomi berkelanjutan. Namun, realisasi janji tersebut tergantung pada kemampuan pemerintah dalam menangani sejumlah tantangan struktural yang kompleks. Hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, dan UMKM menjadi kunci dalam mewujudkan target tersebut.
Namun, tanpa peningkatan kualitas SDM melalui investasi pendidikan yang adekuat dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, target 19 juta lapangan kerja tetap menjadi mimpi yang sulit diwujudkan. Perlu adanya perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan bagi generasi muda dan perempuan Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah saja, namun juga memerlukan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk swasta, masyarakat madani, dan lembaga pendidikan. Tantangan yang dihadapi sangat besar, dan perlu adanya komitmen yang kuat dan langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya. Target 19 juta lapangan kerja bukan sekadar angka, melainkan harapan bagi juta anak muda Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat.