Jakarta, 24 Mei 2025 – Pemerintah memastikan kelanjutan program insentif pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta yang sebelumnya berakhir pada tahun 2024. Keputusan ini diambil untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik dan mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara resmi mengumumkan perpanjangan subsidi tersebut pada Jumat malam (23/5/2025) kepada awak media.
"Insentif motor listrik Rp7 juta kita lanjutkan," tegas Airlangga. Program ini akan kembali bergulir efektif 5 Juni 2025, beriringan dengan paket insentif ekonomi lainnya yang tengah disiapkan pemerintah. Penerapannya akan dipayungi oleh Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur secara rinci mekanisme pencairan dan persyaratan penerima subsidi.
Meskipun kepastian perpanjangan subsidi telah diberikan, Menteri Airlangga masih enggan merinci besaran kuota yang dialokasikan. "Kuotanya nanti tergantung waktunya ya. Kan ini waktunya tinggal enam bulan ke depan," ujarnya, mengindikasikan bahwa pemerintah akan mengevaluasi dan menyesuaikan kuota berdasarkan kebutuhan dan perkembangan pasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai potensi pembatasan jumlah penerima subsidi mengingat periode pemberian insentif yang relatif singkat, hanya enam bulan hingga akhir tahun 2025.
Keputusan ini disambut positif oleh pelaku industri motor listrik yang sebelumnya telah menyatakan kekhawatiran terkait ketidakpastian kebijakan pemerintah. Putu Swaditya Yudha, Chief Marketing Officer Alva, salah satu produsen motor listrik terkemuka di Indonesia, mengungkapkan harapannya agar pemerintah memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program subsidi sejak awal.
"Kalau dari Alva, tentunya kalau kebijakan, kami berharap ada kejelasan dari sisi pemerintah, terkait apakah kebijakan untuk insentif ini ada atau tidak, lalu kalau memang ada mekanismenya seperti apa, jadi supaya ada kejelasan untuk konsumen," ujar Putu dalam keterangannya di Cikarang, Bekasi (22/5/2025). Kejelasan kebijakan ini, menurut Putu, sangat krusial bagi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Ketidakpastian akan mendorong penundaan pembelian, berdampak pada perencanaan bisnis perusahaan.
Putu menambahkan bahwa ketidakjelasan kebijakan pemerintah berdampak signifikan terhadap strategi bisnis Alva. Meskipun demikian, perusahaan tetap fokus pada pengembangan infrastruktur pendukung, seperti perluasan Alva Experience Center dan pembangunan stasiun pengisian daya (charging station).
"Sebenarnya dari sisi bisnis tentunya ada dampaknya ya. Cuma untuk sekarang, kami fokus untuk menawarkan pengalaman berkendara dalam artian kita masih fokus buat ekspansi dari Alva Experience Center, lalu untuk tahun ini khusus juga kami ekspansi untuk memperbanyak titik-titik charging station Alva. Jadi kami punya target tahun ini kita mau bangun 200 titik charging station, sampai hari ini sudah 30-an di Jawa dan Bali," jelasnya.
Pernyataan Putu merefleksikan tantangan yang dihadapi industri motor listrik dalam menghadapi dinamika kebijakan pemerintah. Kejelasan dan konsistensi kebijakan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mendorong pertumbuhan industri dan adopsi kendaraan listrik secara luas. Perpanjangan subsidi ini diharapkan mampu memberikan stimulus yang lebih kuat bagi konsumen untuk beralih ke motor listrik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil.
Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, aksesibilitas terhadap charging station yang memadai. Meskipun Alva menargetkan pembangunan 200 charging station, perluasan infrastruktur pengisian daya masih menjadi tantangan besar bagi seluruh industri motor listrik di Indonesia. Pemerintah perlu mendorong investasi dan kolaborasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Kedua, keterjangkauan harga motor listrik. Meskipun subsidi Rp7 juta diberikan, harga motor listrik masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan motor berbahan bakar bensin. Pemerintah perlu mendorong inovasi dan efisiensi produksi untuk menurunkan harga jual motor listrik agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Ketiga, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai manfaat penggunaan motor listrik, termasuk aspek lingkungan, ekonomi, dan teknologi. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Perpanjangan subsidi motor listrik ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencapai target elektrifikasi kendaraan. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemberian insentif semata, melainkan juga pada sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan. Enam bulan ke depan akan menjadi periode krusial untuk mengukur efektifitas program ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Kejelasan regulasi, ketersediaan infrastruktur, dan edukasi yang massif menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mendorong percepatan adopsi motor listrik di Indonesia.