Kontribusi sektor ekonomi desa terhadap Produk Domestik Bruto Nasional (PDB) Indonesia yang masih terbilang rendah, yakni hanya 14%, menjadi sorotan serius. Potensi besar yang dimiliki desa dinilai belum tergali secara optimal. Sebagai solusi, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Senin (26/5/2025), mengungkapkan rencana pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Inisiatif ini diharapkan mampu menjadi pengungkit ekonomi desa yang berkelanjutan.
"Kopdes Merah Putih dirancang sebagai usaha berkelanjutan," ujar Budi Arie. "Mulai dari desa sebagai sumber bahan baku hingga distribusi, semuanya akan dikonsolidasikan melalui koperasi ini untuk menghidupkan perekonomian desa." Visi ini, meski terkesan menjanjikan, dihadapkan pada sejumlah pertanyaan krusial yang menimbulkan polemik di masyarakat.
Pertama, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada di banyak desa menimbulkan kekhawatiran akan tumpang tindihnya fungsi dan peran antara BUMDes dan Kopdes Merah Putih. Apakah penambahan entitas baru ini akan menciptakan efisiensi atau justru menambah kompleksitas pengelolaan ekonomi desa? Pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan dan komprehensif untuk menghindari potensi konflik dan inefisiensi.
Kedua, pertanyaan mengenai profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan Kopdes Merah Putih menjadi sorotan utama. Masyarakat meragukan kapasitas pengelolaan koperasi di tingkat desa, khususnya terkait sistem kaderisasi yang efektif dan mekanisme pembukuan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat bergantung pada kemampuannya membangun sistem manajemen yang profesional dan mampu mencegah potensi penyimpangan. Tanpa jaminan transparansi dan akuntabilitas, program ini berisiko gagal mencapai tujuannya.
Peluncuran Kopdes Merah Putih yang direncanakan dalam waktu 46 hari mendatang, dengan target 70.000 unit koperasi di seluruh Indonesia, mendapat dukungan dari Instruksi Presiden. Sejumlah unit koperasi telah disiapkan untuk mencapai target tersebut. Namun, tantangan terbesar terletak pada bagaimana memastikan kualitas dan keberlanjutan operasional koperasi-koperasi tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan kerjasama dengan Danantara untuk mendukung program ini. Kerjasama tersebut tidak hanya mencakup tata kelola, tetapi juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem operasional Kopdes Merah Putih. Zulhas juga memastikan bahwa modal sebesar Rp 3 miliar per koperasi yang akan diberikan berupa pinjaman untuk kegiatan usaha, bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meskipun demikian, strategi percepatan pembangunan unit koperasi di seluruh Indonesia masih membutuhkan gebrakan lebih lanjut untuk mencapai target dan membangun sistem Kopdes Merah Putih yang kuat dan berkelanjutan. Tantangannya bukan hanya sekadar mencapai jumlah unit koperasi, tetapi juga memastikan keberhasilan operasional dan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana memastikan Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi desa.
Keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, klarifikasi peran dan fungsi Kopdes Merah Putih dalam konteks keberadaan BUMDes yang sudah ada. Kedua, pembangunan sistem kaderisasi yang efektif untuk memastikan kepemimpinan yang kompeten dan bertanggung jawab. Ketiga, implementasi sistem pembukuan dan akuntabilitas yang transparan dan teraudit untuk mencegah potensi korupsi dan penyimpangan. Keempat, pengawasan yang ketat dan berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya.
Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat desa. Pengembangan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya koperasi dan pengelolaannya yang baik menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi mengenai manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan usaha sangat diperlukan.
Program Kopdes Merah Putih memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian desa, tetapi juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Sukses atau gagalnya program ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, implementasi yang terukur, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan program ini. Harapannya, Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi menjadi solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilannya akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari desa.