Jakarta, 23 Mei 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Pelantikan yang berlangsung di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan ini menandai babak baru dalam pengelolaan penerimaan negara, di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Yang menarik, kedua pejabat baru ini merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto dan telah menerima arahan langsung dari kepala negara sebelum dilantik.
"Untuk rumpun penerimaan, saya tidak perlu mengulanginya, tetapi saya tahu ini menjadi perhatian publik yang paling besar," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya. Ia menekankan bahwa Presiden telah memanggil dan memberikan arahan serta penugasan langsung kepada Bimo Wijayanto dan Djaka Budhi Utama. Hal ini menunjukkan prioritas tinggi pemerintah dalam meningkatkan kinerja sektor penerimaan negara.
Sri Mulyani secara tegas menyatakan bahwa penerimaan negara, khususnya dari pajak dan bea cukai, merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Namun, ia juga mengakui bahwa peningkatan penerimaan tersebut bukanlah hal yang mudah. Tantangan utamanya terletak pada bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tengah ekspektasi masyarakat akan peningkatan penerimaan negara.
"Kementerian Keuangan sebagai pengelola tugas penerimaan negara harus mampu menjawab kenaikan tax ratio, perbaikan sistem Coretax yang perlu terus diyakinkan, mampu memudahkan wajib pajak, dan memberikan pelayanan yang mudah," tegas Sri Mulyani. Ia juga menyinggung pentingnya perbaikan sistem CEISA (Customs Electronic Integrated System Application) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem ini, meskipun dirancang untuk mempermudah proses kepabeanan, seringkali menuai keluhan dari para pelaku usaha. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan sistem ini menjadi prioritas utama.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengingatkan akan pentingnya menjaga dan meningkatkan citra positif Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menyoroti adanya kontradiksi antara harapan masyarakat akan peningkatan penerimaan pajak dengan rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
"Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola," ungkap Sri Mulyani. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang terkumpul bukan hanya sekadar angka dalam laporan keuangan negara, tetapi merupakan instrumen penting dalam menjawab berbagai tantangan struktural yang dihadapi bangsa.
Dalam arahannya kepada kedua Dirjen yang baru dilantik, Sri Mulyani tidak menyembunyikan besarnya tanggung jawab yang diemban. Ia mengingatkan bahwa tantangan ekonomi dan keuangan ke depan akan semakin dinamis dan kompleks. Kepemimpinan yang andal dan kredibel menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola keuangan negara.
"Tugas penting di pundak saudara-saudara sekalian adalah melayani bangsa, mengelola keuangan negara secara kredibel, andal dan terpercaya. Tugas ini tidak mudah karena pada hari-hari ini dan ke depan tantangan perekonomian dan tantangan di bidang keuangan negara akan terus dinamis, kompleks dan bahkan berat," ujarnya dengan nada serius.
Sri Mulyani kemudian memaparkan luasnya cakupan tugas Kementerian Keuangan, mulai dari perumusan kebijakan ekonomi makro dan fiskal, penghimpunan penerimaan negara, hingga pengelolaan belanja negara baik di pusat maupun transfer ke daerah. Ia menekankan bahwa Kementerian Keuangan memiliki peran krusial dalam mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
"Dengan tanggung jawab yang begitu luas yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka pejabat di Kementerian Keuangan memiliki peran yang begitu sangat penting, menjaga kepercayaan publik, menjaga keuangan negara dan terus berikhtiar untuk terus membawa Indonesia menuju kemajuan dengan keuangan negara yang dikelola secara profesional, amanah, akuntabel, transparan," pungkas Sri Mulyani.
Pelantikan Bimo Wijayanto dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai bukan sekadar pergantian pejabat struktural biasa. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan menuntut pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien. Arahan langsung dari Presiden dan penekanan Sri Mulyani terhadap peningkatan penerimaan negara serta perbaikan citra lembaga menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik dan berkeadilan. Keberhasilan kedua Dirjen baru ini dalam menjalankan tugasnya akan sangat menentukan dalam pencapaian target penerimaan negara dan pembangunan ekonomi nasional ke depan. Publik pun kini menantikan terwujudnya janji peningkatan penerimaan negara yang lebih baik di bawah kepemimpinan keduanya. Tantangan yang dihadapi memang tidak ringan, namun harapan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara tetap tinggi.