Jakarta, 7 Maret 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal kuat mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2025. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat hari ini, Sri Mulyani menyatakan optimisme pencairan THR akan dilakukan secara penuh, 100% dari besaran yang seharusnya diterima.
"Insyaallah," jawab Sri Mulyani singkat namun tegas ketika ditanya wartawan mengenai kemungkinan pencairan THR PNS, TNI, dan Polri secara penuh. Pernyataan ini memberikan kepastian yang dinantikan jutaan aparatur negara menjelang perayaan Idul Fitri.
Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa realisasi pencairan THR tersebut masih menunggu finalisasi payung hukumnya. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan draf Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur teknis pencairan THR tersebut. Setelah Keppres tersebut selesai disusun, dokumen penting ini akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pengumuman resmi mengenai pencairan THR akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo. "Kalau tanya THR, Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya Kepresnya, nanti beliau yang akan mengumumkan, segera," ujar Sri Mulyani, menunjukkan bahwa proses finalisasi Keppres tersebut berada di tahap akhir.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk membiayai pencairan THR bagi PNS, TNI, dan Polri. Besaran dana tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh aparatur negara dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan nyaman bersama keluarga. Rencananya, pencairan THR akan dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran, sesuai dengan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian dan waktu yang cukup bagi para penerima.
Kepastian jadwal pencairan THR ini sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor Men) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis, 27 Februari 2025 lalu. Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.
Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 4 Maret 2025, Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk mencairkan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta tepat waktu. "Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran," tegas Airlangga. Pernyataan ini semakin memperkuat sinyal positif mengenai pencairan THR 100% bagi PNS, TNI, dan Polri.
Pencairan THR bagi PNS, TNI, dan Polri bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban pemerintah, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pencairan THR secara penuh dan tepat waktu diprediksi akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat, sekaligus memberikan suntikan positif bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, terutama sektor ritel dan pariwisata. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kejelasan mengenai pencairan THR ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi PNS, TNI, dan Polri dalam merencanakan pengeluaran menjelang Lebaran. Dengan anggaran yang telah disiapkan dan sinyal positif dari pemerintah, para aparatur negara dapat mempersiapkan diri untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga dengan lebih tenang dan nyaman. Proses finalisasi Keppres dan pengumuman resmi oleh Presiden Prabowo yang segera dilakukan akan menjadi penentu kepastian akhir bagi jutaan penerima THR di seluruh Indonesia. Publik pun kini menantikan pengumuman resmi tersebut dengan penuh harap dan antusiasme. Semoga proses finalisasi Keppres berjalan lancar dan pengumuman resmi dapat segera disampaikan untuk memberikan kepastian bagi seluruh penerima THR. Ketepatan waktu pencairan THR juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah untuk memastikan dampak positifnya bagi perekonomian nasional dapat dirasakan secara optimal.