Jakarta, 5 Mei 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen membangun sembilan sabo dam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai, Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat. Proyek senilai Rp 225 miliar ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko dan dampak bencana banjir lahar yang dipicu erupsi Gunung Marapi. Langkah ini diambil menyusul erupsi Gunung Marapi pada Mei 2024 lalu yang telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi bencana serupa di masa mendatang.
Menteri PUPR, Dody (nama lengkap Menteri tidak disebutkan dalam berita sumber), menyatakan kesiapan kementeriannya untuk segera merealisasikan pembangunan tersebut. "Pembangunan satu sabo dam membutuhkan biaya sekitar Rp 25 miliar. Jika lahan sudah siap, Insya Allah kami akan segera membangun enam sabo dam di Tanah Datar dan tiga sabo dam di Agam," tegas Menteri Dody dalam keterangan tertulisnya.
Distribusi pembangunan sabo dam ini terbagi; enam unit di Kabupaten Tanah Datar dan tiga unit di Kabupaten Agam. Di Tanah Datar, tiga sabo dam akan dibangun di Sungai/Batang Malana, dua di Sungai/Batang Anai, dan satu lagi berupa Series River Training Works di Sungai/Batang Pagu-Pagu. Sementara itu, tiga sabo dam lainnya akan didirikan di Sungai/Batang Katik, Kabupaten Agam.
Keputusan untuk membangun sabo dam ini didorong oleh kondisi Gunung Marapi yang masih aktif dan potensi ancaman yang ditimbulkannya terhadap masyarakat sekitar. Kekhawatiran ini diperkuat oleh data yang disampaikan Komisi V DPR RI mengenai volume abu vulkanik yang mencapai satu juta meter kubik pasca erupsi. "Diharapkan sabo dam ini nantinya bisa melindungi masyarakat dari bencana galodo (banjir lahar)," ujar Menteri Dody.
Proyek ini merupakan bagian integral dari upaya mitigasi bencana banjir lahar dan banjir bandang di wilayah tersebut. Desain sabo dam di DAS Anai dirancang secara teknis untuk mengelola aliran air dan sedimen vulkanik secara efektif. Konstruksi bertingkat di tengah bendung memungkinkan sabo dam untuk mengalirkan air secara terkontrol, sekaligus menahan sedimen atau endapan material vulkanik. Sistem ini dirancang untuk meminimalisir risiko bencana banjir lahar di daerah hilir. Jika volume air dan material vulkanik melebihi kapasitas tampung bendung, sistem overtopping akan mengaktifkan jalur pelepasan air dan material secara terkontrol, mengurangi potensi kerusakan yang lebih besar.
Pembangunan sembilan sabo dam ini bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Gunung Marapi. Proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi penduduk dari ancaman bencana alam, khususnya yang terkait dengan aktivitas vulkanik. Keberadaan sabo dam diharapkan mampu meredam laju aliran lahar dingin, mengurangi dampak kerusakan infrastruktur, dan melindungi permukiman penduduk dari ancaman banjir bandang.
Namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesiapan lahan, koordinasi antar instansi terkait, dan pengawasan ketat selama proses pembangunan. Proses pembebasan lahan dan pengurusan izin pembangunan perlu dilakukan secara efisien dan transparan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan tepat waktu. Selain itu, pengawasan kualitas konstruksi dan pemeliharaan sabo dam setelah pembangunan selesai juga sangat penting untuk memastikan ketahanan dan efektivitasnya dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, keberhasilan proyek ini juga bergantung pada pemahaman dan partisipasi masyarakat setempat. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana dan peran sabo dam dalam mengurangi risiko bencana sangatlah krusial. Kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan para ahli geologi dan teknik sipil akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi dampak bencana lahar Gunung Marapi.
Proyek ini juga menandai pentingnya investasi dalam infrastruktur mitigasi bencana di Indonesia. Dengan kondisi geografis yang rawan bencana, pembangunan infrastruktur seperti sabo dam menjadi investasi yang sangat penting untuk melindungi masyarakat dan mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana alam. Pengalaman erupsi Gunung Marapi pada Mei 2024 lalu menjadi pelajaran berharga yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya mitigasi bencana dan melindungi masyarakat dari ancaman yang serupa di masa depan.
Ke depan, Kementerian PUPR perlu memastikan ketersediaan anggaran yang cukup dan pengawasan yang ketat untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pembangunan juga perlu dijaga untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan demikian, pembangunan sembilan sabo dam di DAS Anai diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman banjir lahar Gunung Marapi, serta menjadi contoh bagi pengembangan infrastruktur mitigasi bencana di daerah-daerah rawan bencana lainnya di Indonesia. Keberhasilan proyek ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari ancaman bencana alam.