Semarang, Jawa Tengah – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengusulkan pemanfaatan bangunan sekolah dasar terbengkalai peninggalan era Orde Baru sebagai kantor Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Gagasan ini muncul menyusul temuan sejumlah bangunan Sekolah Dasar Inpres (SDI) yang tak lagi difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar, salah satunya di Desa Sraten, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bangunan-bangunan tersebut, menurut Zulhas, menyimpan potensi besar untuk dialihfungsikan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
"Teman-teman Kopdes perlu berkreativitas memanfaatkan potensi yang ada di desa masing-masing," ujar Zulhas dalam keterangan persnya, Selasa (6/5/2025). "Banyak SDI yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kini terbengkalai. Bangunan-bangunan yang berada di tanah desa ini dapat dimanfaatkan secara optimal," tambahnya.
Zulhas menekankan potensi bangunan SDI yang terbengkalai untuk diubah menjadi kantor Kopdes. Luas lahan dan bangunan yang tersedia dinilai cukup memadai untuk menampung beragam fasilitas yang dibutuhkan koperasi. "Daripada terbengkalai, lebih baik bangunan ini dialihfungsikan sebagai aset pendukung Kopdes. Perbaikan dan pengajuan proposal yang terstruktur akan memudahkan pemanfaatannya secara optimal," jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan ini merinci potensi pemanfaatan lahan yang luas di sekitar bangunan. Halaman yang terkadang terabaikan ini dapat dimaksimalkan sebagai gudang penyimpanan berbagai komoditas, mulai dari hasil pertanian hingga alat-alat pertanian.
"Nantinya, bangunan ini dapat difungsikan sebagai gudang pupuk, gudang sembako, gudang hasil pertanian, tempat penyimpanan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan bahkan tempat penyimpanan gabah," papar Zulhas. "Semua ini tinggal diajukan proposalnya, dan pihak perbankan akan melakukan peninjauan," imbuhnya.
Gagasan revitalisasi bangunan SDI menjadi Kopdes ini bukan sekadar wacana. Zulhas telah meninjau langsung lokasi di Desa Sraten, Kabupaten Semarang, didampingi oleh sejumlah pejabat penting. Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, Yandri Susanto; Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin; Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan; serta sejumlah pejabat lainnya. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung program revitalisasi tersebut.
Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian desa. Dengan adanya Kopdes yang berbasis di bangunan SDI terbengkalai, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan permodalan dan pemasaran produk pertanian. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Namun, rencana ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Kondisi bangunan SDI yang telah lama terbengkalai perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan kelayakannya. Perbaikan dan renovasi mungkin diperlukan untuk memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi para anggota Kopdes. Selain itu, diperlukan juga perencanaan yang matang terkait pengelolaan dan manajemen Kopdes agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif.
Pembiayaan juga menjadi salah satu pertimbangan penting. Meskipun Zulhas menyebutkan peran perbankan dalam pendanaan, perlu dikaji lebih lanjut mekanisme pendanaan yang tepat dan transparan. Keterlibatan lembaga keuangan mikro dan program-program pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi desa dapat menjadi alternatif pendanaan yang perlu dipertimbangkan.
Lebih jauh lagi, keberhasilan program ini juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat desa. Pengembangan Kopdes membutuhkan komitmen dan kerja sama yang solid dari seluruh anggota masyarakat. Sosialisasi dan pelatihan yang memadai perlu dilakukan untuk memastikan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengelola Kopdes secara efektif.
Program revitalisasi SDI menjadi Kopdes Merah Putih ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan bangunan terbengkalai dan sekaligus memberdayakan ekonomi desa. Namun, kesuksesannya bergantung pada perencanaan yang matang, pengelolaan yang efektif, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program dan penyesuaian strategi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan aset terbengkalai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan aset yang terlibat. Keberhasilan ini juga akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan program-program serupa di masa mendatang.