Jakarta, 14 Mei 2025 – Pemerintah tengah gencar membentuk tiga Satuan Tugas (Satgas) khusus di sektor perekonomian untuk menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Ketiga Satgas tersebut adalah Satgas Deregulasi Kebijakan, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta Satgas Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi. Meskipun proses pembentukan secara resmi masih berlangsung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa tim-tim kerja di bawah naungan ketiga Satgas tersebut telah aktif beroperasi dan menunjukkan progres signifikan.
Pernyataan Airlangga ini disampaikan kepada awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (14/5/2025). Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembentukan Satgas dan mengimplementasikan program-program prioritas yang telah direncanakan. "Satgas-satgas ini sedang berprogres, tetapi timnya sudah bekerja. Kita terus bekerja untuk deregulasi dan berharap dalam waktu dekat paket-paket kebijakan bisa diumumkan," tegas Airlangga.
Fokus utama dari Satgas Deregulasi Kebijakan adalah penyederhanaan dan revisi regulasi yang dinilai berbelit dan menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi. Airlangga mengindikasikan bahwa pembahasan revisi sejumlah peraturan perundang-undangan telah berjalan intensif. Hasilnya, diprediksi akan segera diumumkan dalam bentuk paket kebijakan komprehensif dalam waktu dekat. Pemerintah tampaknya tengah berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Paket kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan mengurangi birokrasi yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Rincian isi paket kebijakan tersebut masih dirahasiakan, namun diperkirakan akan mencakup berbagai sektor strategis yang membutuhkan penyederhanaan regulasi.
Sementara itu, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK memiliki peran yang krusial dalam menghadapi potensi peningkatan angka pengangguran. Dalam konteks ini, Satgas tidak hanya berfokus pada pencegahan PHK, tetapi juga pada penyediaan alternatif lapangan kerja bagi mereka yang telah terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Airlangga menjelaskan bahwa saat ini tim Satgas tengah melakukan inventarisasi data dan informasi terkait PHK yang terjadi di berbagai sektor. "Tentu Satgas PHK selain Satgasnya memonitor PHK juga mencarikan alternatif pekerjaan untuk yang ter-PHK, seluruhnya masih diinventarisir," ujarnya.
Inventarisasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari identifikasi sektor-sektor yang rawan PHK, profil pekerja yang terkena dampak, hingga potensi lapangan kerja alternatif yang tersedia. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi Satgas dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dan memitigasi dampak negatif PHK terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, Satgas ini tidak hanya bertindak reaktif dalam merespon PHK yang terjadi, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi potensi PHK di masa mendatang.
Strategi mitigasi PHK yang akan dijalankan oleh Satgas ini kemungkinan besar akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta lembaga pelatihan kerja. Kerjasama yang sinergis antar pihak menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah mungkin akan mempertimbangkan berbagai program, seperti pelatihan vokasi, penciptaan lapangan kerja baru melalui program padat karya, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang mampu mempertahankan tenaga kerjanya.
Keberadaan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK ini merupakan respons pemerintah terhadap tantangan ekonomi global yang berpotensi memicu gelombang PHK di berbagai sektor. Dengan menggabungkan upaya pencegahan dan mitigasi, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak negatif PHK terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program Satgas ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan efektivitasnya.
Terakhir, Satgas Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi akan berperan penting dalam menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika perekonomian global yang semakin kompleks. Satgas ini akan berfokus pada negosiasi dan perundingan perdagangan internasional, penarikan investasi asing, serta pengamanan ekonomi nasional dari berbagai ancaman, termasuk persaingan ekonomi yang tidak sehat. Meskipun detail tugas dan wewenang Satgas ini belum dijelaskan secara rinci, keberadaannya menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah perekonomian global dan melindungi kepentingan nasional.
Secara keseluruhan, pembentukan ketiga Satgas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk secara proaktif menghadapi tantangan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Meskipun masih dalam tahap pembentukan, aktivitas tim kerja yang sudah berjalan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat implementasi program-program prioritas. Keberhasilan ketiga Satgas ini sangat bergantung pada koordinasi antar kementerian/lembaga, keterlibatan aktif sektor swasta, dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program Satgas menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Publik menantikan pengumuman lebih lanjut mengenai detail program dan rencana aksi yang akan dijalankan oleh ketiga Satgas tersebut.