Jakarta, 19 Mei 2025 – Jakarta bersiap menghadapi demonstrasi besar-besaran para pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online besok, Selasa (20/5/2025). Aksi yang mengancam melumpuhkan layanan aplikasi transportasi digital ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap pelanggaran regulasi dan tuntutan perbaikan kesejahteraan para pengemudi. Diperkirakan lebih dari 25.000 pengemudi dari berbagai penjuru Jawa, Sumatera, dan Jabodetabek akan turun ke jalan, membuat aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan oleh sektor transportasi online di Indonesia.
Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, menyatakan bahwa aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan yang telah menumpuk sejak tahun 2022. Para pengemudi, menurut Igun, merasa pemerintah lamban dalam menindak tegas pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi. Sebagai bentuk protes, para pengemudi akan melakukan "pemadaman aplikasi" secara massal, menolak semua pesanan mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Hal ini berarti layanan transportasi online, pengiriman makanan, dan barang akan terhenti total selama 24 jam. Igun mengimbau masyarakat untuk menghindari penggunaan layanan aplikasi tersebut pada Selasa besok.
Demonstrasi akan terpusat di lima titik strategis di Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, Gedung DPR RI, kantor-kantor perusahaan aplikasi, dan lokasi-lokasi lain yang terkait dengan perusahaan aplikasi tersebut. Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB ini akan berlangsung hingga tuntutan para pengemudi dipenuhi.
Tuntutan para pengemudi tertuang dalam lima poin utama: pertama, mereka mendesak Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang terbukti melanggar regulasi pemerintah, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM No.12 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP No.1001 tahun 2022. Kedua, mereka meminta Komisi V DPR RI untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.
Ketiga, para pengemudi menuntut pemotongan biaya aplikasi diturunkan menjadi 10%. Keempat, mereka meminta revisi tarif penumpang dengan menghapus sistem tarif yang dinilai merugikan, seperti sistem tarif aceng, slot, hemat, dan prioritas. Kelima, mereka menuntut penetapan tarif layanan pengiriman makanan dan barang yang melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Menanggapi rencana demonstrasi ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan menghormati hak para pengemudi untuk menyampaikan aspirasinya. "Saya menghargai apa yang menjadi hak dari warga negara untuk menyampaikan aspirasinya," ujar Dudy saat ditemui wartawan di Aroem Resto & Cafe, Jakarta, Senin (19/5/2025). Namun, ia menekankan bahwa teknis operasional dan penyampaian aspirasi seharusnya diarahkan langsung kepada pihak aplikator. "Mestinya, aspirasi itu disampaikan kepada para pelaku, karena yang demo ini kan anak-anaknya," jelasnya.
Dudy mengakui pentingnya menjaga keberlangsungan bisnis layanan jasa transportasi digital sebagai bantalan sosial bagi perekonomian Indonesia. Namun, ia juga menyatakan keterbatasannya dalam menyelesaikan konflik antara pengemudi dan aplikator, mengingat ekosistem bisnis ini melibatkan kementerian teknis lainnya. "Saya harus bicara dengan semua pihak, bagaimana mau mengatur ini. Sekali lagi, saya merasa perlu untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan," tegasnya.
Aksi demonstrasi ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat Jakarta dan layanan logistik. Kemacetan lalu lintas diprediksi akan terjadi di sekitar lokasi demonstrasi, sementara penghentian layanan aplikasi akan mengganggu aktivitas sehari-hari banyak orang. Pemerintah diharapkan mampu menjembatani konflik ini dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak, sebelum dampak negatif aksi ini meluas. Keberhasilan negosiasi dan penyelesaian tuntutan para pengemudi akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor transportasi online dan kesejahteraan para pekerjanya. Kegagalan dalam merespon tuntutan ini berpotensi memicu aksi-aksi serupa di masa mendatang dan semakin memperburuk dinamika hubungan antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah. Perhatian publik pun kini tertuju pada bagaimana pemerintah akan menangani demonstrasi besar-besaran ini dan mencari solusi jangka panjang untuk permasalahan yang mendasarinya. Ke depan, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan aplikasi dan kesejahteraan para pengemudi.