Jakarta, 18 Maret 2025 – Polemik berkurangnya takaran minyak goreng kemasan Minyakita mencapai titik kulminasi dengan pengakuan resmi dari Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia (Permikindo) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sekretaris Jenderal Permikindo, Darmaiyanto, dalam pertemuan yang digelar Selasa kemarin, mengakui praktik sejumlah re-packer yang mengurangi isi kemasan Minyakita 1 liter. Namun, Permikindo dengan tegas membantah tudingan penipuan, mengatakan tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi yang luar biasa dan kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng bersubsidi.
Pernyataan Darmaiyanto membuka tabir praktik di lapangan yang selama ini menjadi sorotan publik. Ia menjelaskan, minyak goreng yang diterima re-packer untuk diolah menjadi Minyakita telah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 13.500 per liter. "Minyak goreng yang sampai ke re-packer, bukan lagi harga DMO Rp 13.500 per liter. Di lapangan, harganya sudah mencapai Rp 15.600 hingga Rp 16.500 per liter," ungkap Darmaiyanto di Gedung Kemendag, Jakarta Pusat.
Kondisi ini, menurut Darmaiyanto, semakin diperparah oleh minimnya pasokan minyak goreng dari program Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan DMO yang bertujuan menstabilkan harga minyak goreng di tingkat konsumen, justru menciptakan dilema bagi para re-packer. Mereka dibebani kewajiban memproduksi Minyakita, produk yang dipatok dengan HET yang jauh lebih rendah daripada harga minyak goreng yang mereka peroleh di pasaran.
"Repacker tidak mendapatkan DMO, maka mau tidak mau mereka harus menggunakan minyak goreng industri yang harganya jauh lebih tinggi," jelas Darmaiyanto. "Untuk tetap beroperasi, memenuhi kewajiban gaji karyawan, dan menjaga kelangsungan usaha, terpaksa dilakukan penyesuaian takaran. Ini bukan untuk mencari keuntungan tambahan, tetapi murni untuk bertahan hidup," tegasnya.
Pengakuan Permikindo ini secara tidak langsung mengkonfirmasi praktik pelanggaran yang telah lama diduga. Meskipun membantah niat untuk menipu konsumen, Permikindo mengakui adanya re-packer anggota asosiasi yang terbukti mengurangi takaran Minyakita. "Kami mengakui ada anggota yang melakukan pelanggaran tersebut. Namun, perlu ditekankan bahwa motifnya bukan untuk meraup keuntungan secara curang, melainkan sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang menekan," ujar Darmaiyanto.
Pernyataan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai pengawasan dan efektivitas kebijakan DMO. Jika re-packer kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng bersubsidi, apakah hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem distribusi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan? Pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan dan tuntas oleh pemerintah.
Di tengah pengakuan tersebut, Permikindo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi. Mereka menyadari bahwa tindakan sejumlah re-packer telah menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan publik. "Kami meminta maaf atas kekacauan ini dan polemik yang muncul di masyarakat. Tindakan ini bukan merupakan kecurangan terorganisir, tetapi merupakan akibat dari permasalahan yang kompleks," kata Darmaiyanto.
Lebih lanjut, Darmaiyanto menjelaskan bahwa sejumlah re-packer yang terlibat dalam pelanggaran tersebut saat ini tengah menghadapi proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah ini dan tidak akan mentolerir pelanggaran hukum, sekalipun dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi.
Pernyataan Permikindo menimbulkan sejumlah pertanyaan krusial yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, apakah mekanisme DMO telah berjalan efektif dan transparan? Apakah distribusi minyak goreng bersubsidi telah mencapai sasaran yang tepat, atau justru terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan? Kedua, apakah HET Minyakita telah sesuai dengan kondisi pasar dan biaya produksi yang sebenarnya? Ketiga, apakah perlu dilakukan revisi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh re-packer tanpa mengorbankan kepentingan konsumen?
Ke depan, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan penetapan harga minyak goreng. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng bersubsidi yang cukup dan merata, serta memperkuat pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Di sisi lain, para re-packer juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan usahanya.
Permasalahan Minyakita ini menjadi cerminan dari kompleksitas permasalahan ekonomi dan regulasi di Indonesia. Solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dibutuhkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan melindungi kepentingan konsumen. Pemerintah, asosiasi pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat mengakses minyak goreng dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah praktik-praktik curang yang merugikan konsumen.