Bogor, Jawa Barat – Kejadian keracunan massal yang menimpa 223 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, pasca mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG) telah menyita perhatian publik dan memicu respon cepat dari Badan Gizi Nasional (BGN). Insiden yang melibatkan siswa dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, tercatat hingga Senin, 12 Mei 2025, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan di 13 sekolah. Lima siswa menjalani perawatan inap, sementara empat lainnya menjalani rawat jalan.
Menanggapi insiden ini, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menegaskan komitmen BGN dalam menangani kasus tersebut secara menyeluruh, mulai dari investigasi hingga pembiayaan pengobatan korban. "BGN langsung mengambil tindakan untuk memastikan penyebab keracunan," ujar Tigor dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025). Langkah pertama yang dilakukan adalah pengujian laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi siswa, untuk memastikan sumber kontaminasi. Hasil uji lab akan menjadi dasar penentuan langkah selanjutnya.
Tigor menjelaskan, proses investigasi meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan makanan, proses pengolahan, hingga penanganan makanan oleh penjamah makanan. "Sampel makanan selalu tersedia. Jika ditemukan ketidaksesuaian, misalnya pada bahan baku seperti ikan tongkol yang tidak layak konsumsi, maka kami akan memberikan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab," tegasnya.
Lebih lanjut, Tigor menekankan tanggung jawab BGN terhadap para korban. "BGN bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung seluruh biaya pengobatan para siswa yang menjadi korban keracunan," jelasnya. Tidak hanya itu, BGN juga memastikan seluruh korban mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan untuk menutupi biaya pengobatan mereka. Hal ini menunjukkan komitmen BGN dalam memberikan jaminan kesehatan bagi para siswa peserta program MBG.
Sebagai langkah pencegahan, BGN akan memberikan pelatihan tambahan kepada SPPG, khususnya kepada penjamah makanan, untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan dalam memilih bahan baku serta menjaga kebersihan dan keamanan pangan. "Penjamah makanan harus lebih teliti dalam memilih bahan makanan dari pemasok. Mereka harus memeriksa asal-usul dan kualitas bahan baku. Jika ditemukan pemasok yang tidak memenuhi standar, maka kami akan memberikan teguran, dan jika tidak ada perbaikan, kami akan menghentikan kerja sama dengan pemasok tersebut," papar Tigor.
Kejadian ini, menurut Tigor, menjadi momentum untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan program MBG. Meskipun BGN telah memiliki prosedur standar operasional, namun insiden ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan dan pelatihan yang lebih intensif. "BGN memiliki target ‘zero accident’, ‘zero kasus keracunan’ dalam pelaksanaan program MBG, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto," ungkap Tigor. Ia mengakui tantangan yang dihadapi BGN dalam mengawasi lebih dari 1.200 dapur MBG dengan jumlah pengawas yang terbatas, hanya sekitar 20 pegawai dan 3 direktur.
Tigor menjelaskan bahwa setiap SPPG sebenarnya memiliki ahli gizi dan petugas pemenuhan pangan (SPPI) yang bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan makanan. BGN akan melakukan investigasi mendalam untuk memahami celah dalam sistem yang memungkinkan terjadinya keracunan massal ini. "Kami akan menanyakan kepada ahli gizi di setiap SPPG untuk mengetahui detail proses pengadaan dan pengolahan makanan," tambahnya.
Insiden keracunan makanan bergizi gratis di Bogor ini menjadi pengingat penting tentang perlunya pengawasan yang ketat dan peningkatan kualitas manajemen dalam program-program pemerintah yang menyangkut kesehatan dan keselamatan publik, khususnya yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak. Kejadian ini juga menjadi sorotan bagi upaya pemerintah dalam memastikan terlaksananya program MBG secara efektif dan aman, sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan gizi anak-anak dapat tercapai tanpa mengorbankan kesehatan mereka. BGN, sebagai lembaga yang bertanggung jawab, diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkrit dan komprehensif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses investigasi dan penanganannya juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap program MBG.