Jakarta, 13 Maret 2025 – Gedung DPR RI siang ini menjadi saksi bisu perhelatan penting bagi masa depan pembangunan Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, didampingi Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menggelar rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI. Agenda utama raker tersebut adalah pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, sebuah dokumen perencanaan strategis yang akan memandu arah pembangunan Indonesia selama lima tahun ke depan.
Raker yang berlangsung dalam suasana serius namun kondusif ini dibuka dengan sambutan hangat dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang menyambut kedatangan Menteri Pambudy dan rombongan. Kehadiran kedua pejabat tinggi Kementerian PPN/Bappenas ini menandakan komitmen pemerintah untuk melibatkan parlemen secara aktif dalam proses perumusan kebijakan pembangunan nasional. RPJMN, sebagai pedoman bagi seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, membutuhkan persetujuan dan pengawasan yang ketat dari legislatif untuk memastikan implementasinya berjalan efektif dan akuntabel.
Pembahasan RPJMN 2025-2029 sendiri merupakan momentum krusial. Dokumen ini bukan sekadar daftar program dan proyek, melainkan blueprint pembangunan yang akan menentukan arah Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Periode lima tahun mendatang diproyeksikan akan diwarnai oleh berbagai dinamika, mulai dari transisi energi menuju ekonomi hijau, percepatan transformasi digital, hingga upaya penguatan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohammad Hekal, terlihat aktif melontarkan sejumlah pertanyaan kritis kepada Menteri Pambudy. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan kepedulian Komisi XI terhadap aspek-aspek penting dalam RPJMN, seperti alokasi anggaran, target capaian yang realistis, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi program. Hal ini menunjukkan peran penting parlemen dalam memastikan RPJMN tidak hanya ambisius dalam perencanaan, tetapi juga terukur dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
Meskipun detail isi pembahasan raker belum dipublikasikan secara resmi, dapat diperkirakan bahwa beberapa isu strategis menjadi fokus utama diskusi. Di antaranya adalah pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur yang inklusif, serta penguatan sistem perlindungan sosial. Keempat isu tersebut merupakan pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Maju yang telah dicanangkan pemerintah.
Raker ini juga diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Komisi XI diharapkan memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat kerangka RPJMN agar lebih terarah, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Proses sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam perumusan RPJMN ini sangat penting untuk menciptakan keselarasan dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan.
Keberhasilan RPJMN 2025-2029 akan sangat bergantung pada seberapa baik proses perencanaan dan implementasinya. Oleh karena itu, peran Bappenas sebagai koordinator perencanaan pembangunan nasional sangat krusial. Bappenas harus mampu mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan pemerintah menjadi satu kesatuan yang sinergis dan efisien.
Selain itu, peran Komisi XI DPR RI sebagai lembaga pengawas anggaran juga sangat penting. Komisi XI harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program-program dalam RPJMN digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran merupakan kunci sukses dalam implementasi RPJMN.
Rapat kerja ini bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi merupakan bagian penting dari proses demokrasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Keterlibatan parlemen dalam proses ini menjamin bahwa RPJMN benar-benar berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil raker ini akan menjadi tonggak penting dalam menentukan arah pembangunan Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu dipantau dengan cermat implementasi RPJMN ini agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Keberhasilan RPJMN ini akan menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Maju. Harapannya, raker ini akan menghasilkan RPJMN yang komprehensif, terukur, dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.