Jakarta, 24 Februari 2025 – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ternyata tidak masuk dalam prioritas pendanaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Keputusan ini mengungkapkan pergeseran fokus pemerintah dalam alokasi investasi strategis, dengan hilirisasi sumber daya alam menjadi prioritas utama. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Nasbi menegaskan bahwa Danantara, yang akan mengelola aset negara senilai Rp 14.000 triliun, akan berkonsentrasi pada mendukung program hilirisasi sebagai instrumen percepatan pembangunan ekonomi nasional. "Danantara difokuskan untuk hilirisasi. Ini penunjang kemajuan, kegiatan-kegiatan untuk hilirisasi, dan ini instrumen percepatan pembangunan," tegas Nasbi menanggapi pertanyaan mengenai alokasi dana untuk IKN.
Pernyataan ini menunjukkan perubahan strategi pemerintah dalam menangani pembangunan nasional. Alih-alih mengarahkan dana besar ke proyek infrastruktur mega seperti IKN, prioritas diberikan pada hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Nasbi menjelaskan bahwa tujuan utama pembentukan Danantara adalah untuk memecahkan paradoks Indonesia: negara kaya sumber daya namun belum mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.
"Bangsa kita bangsa yang kaya, nggak bisa didebat lagi. Tapi harusnya bangsa kita makmur. Kenyataannya, sampai usia 80 tahun bangsa Indonesia berdiri, masih ada masyarakat yang miskin, masih ada masyarakat yang belum bisa makan, masih ada masyarakat yang tertinggal. Ini semua harus segera kita selesaikan. Jadi paradoks Indonesia harus segera diselesaikan," ujarnya menjelaskan rationale di balik fokus pada hilirisasi.
Sebagai langkah awal, Danantara akan mendanai 20 proyek strategis, sebagian besar berkaitan dengan hilirisasi berbagai komoditas. Beberapa di antaranya meliputi hilirisasi nikel, kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, dan pembangunan kilang-kilang minyak. Nasbi menargetkan langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%, sekaligus mempercepat transformasi menjadi negara maju.
Lebih jauh, Nasbi mengungkapkan ambisi Danantara untuk menjadi lebih dari sekedar lembaga pengelola investasi. Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen perencanaan pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, dan makmur. Hal ini menunjukkan perubahan paradigma dalam pengelolaan aset negara, dengan penekanan pada dampak sosial dan ekonomi jangka panjang.
Di sisi lain, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, sebelumnya menyatakan harapannya agar IKN mendapatkan alokasi investasi dari Danantara. Basuki menganggap Dana yang dikelola Danantara, yang berasal dari dividen BUMN, sangat potensial untuk mendukung pembangunan IKN. "Kalau saya tidak salah, Danantara yang saya baca tujuannya untuk melakukan investasi dari dividen BUMN yang ada. Saya harapkan saya dicuilkan sedikit untuk IKN. Mudah-mudahan IKN juga Kecipratan dari Program Danantara. Itu harapan kami," ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR.
Namun, Basuki menjelaskan bahwa hingga saat ini belum mengajukan proposal investasi ke Danantara. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan wewenang Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Terkait dengan pembangunan kantor Danantara di IKN, Basuki menyatakan belum mengetahui informasi lebih lanjut.
Keputusan untuk tidak memasukkan IKN ke dalam prioritas pendanaan Danantara menimbulkan pertanyaan mengenai strategi pemerintah dalam menangani proyek mega ini. Meskipun tujuan utama Danantara adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui hilirisasi, pertanyaan tentang sumber pendanaan alternatif untuk IKN dan dampak keputusan ini terhadap laju pembangunan IKN tetap menjadi perhatian publik. Ke depannya, transparansi dalam alokasi dana dan strategi pembangunan IKN akan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Perdebatan mengenai prioritas pendanaan ini juga menunjukkan kompleksitas dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional yang memerlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi.