Jakarta, 6 Maret 2025 – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan inisiatif ambisius untuk membangun 70 ribu Koperasi Desa (Kopdes) di seluruh Indonesia, sebuah proyek yang diperkirakan menelan biaya fantastis mencapai Rp 350 triliun. Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat kabinet tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa (5/3), dihadiri oleh seluruh menteri, pejabat tinggi pemerintahan, dan aparat penegak hukum.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya (@gibran_rakabuming) pada Rabu (5/3), mengungkap detail arahan Presiden Prabowo. Selain fokus pada kemajuan program prioritas nasional seperti akses pendidikan dan pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo secara khusus menekankan pentingnya penguatan ekonomi desa melalui pembangunan Kopdes secara masif. Target 70 ribu Kopdes ini diharapkan mampu menjadi pusat distribusi bahan pokok, obat-obatan, dan bahkan layanan kesehatan di tingkat desa.
"Selain itu, didorong pula pendirian 70 ribu koperasi desa yang akan menjadi pusat distribusi sembako, obat-obatan, dan layanan kesehatan," tulis Gibran dalam keterangan unggahannya.
Inisiatif ini mendapat konfirmasi lebih lanjut dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang pada Senin (3/3) turut hadir dalam rapat terbatas membahas rencana pembangunan Kopdes. Zulhas, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa program ini akan melahirkan Kopdes Merah Putih di 70.000 desa di Indonesia. Kopdes ini dirancang untuk membangun gudang penyimpanan bahan pokok dan gerai warung murah, sehingga diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi desa dan menampung hasil pertanian lokal.
"Jadi dengan ada Kopdes itu di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil pertanian di desa," jelas Zulhas.
Pendanaan proyek raksasa ini, menurut Zulhas, akan bersumber utama dari Dana Desa. Namun, dibutuhkan investasi awal yang cukup besar. Estimasi biaya pembangunan satu Kopdes berkisar antara Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar. Dengan target 70 ribu Kopdes, total investasi yang dibutuhkan mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu antara Rp 210 triliun hingga Rp 350 triliun.
"Jadi 1 desa diperkirakan telan anggaran Rp 3 miliar-5 miliar. Kan dana desa Rp 1 miliar per tahun, 5 tahun Rp 5 miliar. Cuma Rp 5 miliar ini diperlukan di depan, maka tadi ada Himbara bisa nanti menanggulangi dulu kemudian diangsur," terang Zulhas, mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dalam pendanaan awal proyek ini.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menambahkan bahwa pembangunan Kopdes akan dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, pendirian koperasi baru di desa-desa yang belum memiliki koperasi. Kedua, revitalisasi koperasi yang sudah ada namun belum berfungsi optimal. Ketiga, pengembangan koperasi yang sudah berjalan dengan baik agar kapasitas dan jangkauannya semakin luas.
Budi Arie optimistis bahwa Kopdes Merah Putih akan mampu menekan harga bahan pokok dan menjangkau masyarakat luas dengan lebih efektif. Ia meyakini bahwa pemotongan mata rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen dan konsumen akan terwujud melalui program ini.
"Dengan pembentukan Kopdes ini maka akan pangkas mata rantai distribusi barang yang efeknya merugikan konsumen dan produsen, dan bisa supaya harga makin murah di tengah masyarakat," tegas Budi Arie.
Proyek pembangunan 70 ribu Kopdes ini merupakan langkah besar dan berisiko tinggi. Selain tantangan pendanaan yang monumental, keberhasilan program ini juga bergantung pada sejumlah faktor krusial, di antaranya: efektivitas manajemen Kopdes, partisipasi aktif masyarakat desa, pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan dana, dan kemampuan adaptasi terhadap kondisi geografis dan sosial ekonomi yang beragam di seluruh Indonesia.
Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana pemerintah akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang sangat besar ini. Mekanisme pengawasan yang efektif dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Keberhasilan program ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, namun kegagalannya dapat berakibat fatal, baik dari segi finansial maupun reputasi pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan publik dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program ini sangatlah penting. Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek ini harus diutamakan untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.