Jakarta, 10 April 2025 – Pemerintah Indonesia tengah menggeber program ambisius pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sebuah inisiatif yang diperkirakan membutuhkan suntikan dana fantastis mencapai Rp 400 triliun. Program ini dilandasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret lalu. Proyek raksasa ini memicu pertanyaan besar terkait sumber pendanaan dan kelayakan pengelolaan dana yang begitu massif.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025), menjelaskan bahwa estimasi kebutuhan modal per koperasi mencapai Rp 5 miliar. Dengan target 80.000 Kopdes, total kebutuhan dana mencapai angka yang sangat signifikan: Rp 400 triliun. Namun, Budi Arie belum dapat memastikan sumber pendanaan yang akan digunakan, apakah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau kombinasi keduanya, bahkan sumber pendanaan lainnya. Ia menyatakan bahwa hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.
"Kalau misalnya 80.000 dikalikan Rp 5 miliar itu artinya sekitar Rp 400 triliun (modal keseluruhan)," ungkap Budi Arie. Pernyataan ini menggarisbawahi skala besar proyek ini dan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam merealisasikannya.
Kementerian Koperasi dan UKM saat ini tengah berfokus pada penyelesaian aspek administrasi dan legalitas pembentukan Kopdes Merah Putih. Proses simulasi, penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) tengah digencarkan untuk memastikan kelancaran implementasi di lapangan. Target penyelesaian administrasi dan legalitas kelembagaan ditetapkan pada akhir Juni 2025, sebagai prasyarat dimulainya pembangunan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.
"Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud," tegas Budi Arie. Ia menekankan pentingnya penyelesaian aspek legalitas sebelum pembangunan fisik dan operasional koperasi dimulai. "Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia," tambahnya.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 32.000 desa yang telah memiliki koperasi, sementara 52.000 desa lainnya belum memiliki koperasi. Kajian lebih lanjut tengah dilakukan untuk menjajaki kemungkinan transformasi koperasi yang sudah ada menjadi Kopdes Merah Putih, guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang telah ada.
Konsep Kopdes Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai wadah simpan pinjam, tetapi juga sebagai lembaga ekonomi desa yang terintegrasi dan profesional. Pemerintah berencana memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pengelola koperasi, termasuk kerja sama dengan perbankan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sehat dan mencegah potensi gagal bayar.
"Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke Himbara dan sebagainya. Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu. (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan," jelas Budi Arie, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi risiko kegagalan program melalui pendampingan yang intensif.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pertanian, Zulkifli Hasan, juga telah menyinggung soal kebutuhan modal awal Kopdes Merah Putih. Zulhas, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa skema pembiayaan dan sumber dana masih dalam pembahasan, dengan estimasi kebutuhan modal per koperasi antara Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah desa akan berperan penting dalam pembangunan Kopdes Merah Putih.
"Itu lagi kita matangkan, tapi nilainya kira-kira Rp 3 miliar-Rp 5 miliar. Tapi dari mana sumbernya, APBD, APBN, lagi kita matangkan. Juli sudah terbentuk (Inpres). Sekarang sudah mulai. Itu yang membangun nanti pemerintahan desa. Jadi, sekarang kita sudah mulai bentuk. Begitu Inpres jadi, langsung jalan," ujar Zulhas.
Program pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih merupakan program yang sangat ambisius dan berpotensi memberikan dampak besar bagi perekonomian desa. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada penyelesaian berbagai tantangan, terutama dalam hal pendanaan, pengelolaan, dan pendampingan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang mencapai ratusan triliun rupiah menjadi kunci keberhasilan dan mencegah potensi penyimpangan. Keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberdayakan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Namun, pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala menjadi krusial untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya.