Jakarta, 16 Maret 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah mengalami kendala serius dalam pencapaian target. Hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp 710,5 miliar, jauh dari target awal Rp 71 triliun dan hanya menjangkau 2,05 juta penerima manfaat. Angka ini menunjukkan keterlambatan dan inefisiensi yang signifikan dalam pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan realisasi program yang masih jauh dari harapan Presiden. Awalnya, program MBG dianggarkan sebesar Rp 71 triliun dengan target 17,9 juta penerima manfaat, terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Namun, Presiden telah menginstruksikan perluasan cakupan program hingga mencapai 82,9 juta penerima, yang membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun.
"Bapak Presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG," ujar Suahasil. "Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan," tambahnya, menekankan ambisi pemerintah untuk memperluas jangkauan program secara signifikan.
Perbedaan mencolok antara realisasi dan target menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pelaksanaan program. Hanya sekitar 2,4% dari target penerima manfaat yang telah terlayani, sementara penyerapan anggaran baru mencapai sekitar 0,4% dari total anggaran yang direncanakan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi gagal mencapai tujuan utama program MBG, yaitu peningkatan gizi masyarakat rentan.
Suahasil menjelaskan bahwa hingga 12 Maret 2025, dana yang telah dicairkan telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut terdiri dari anak sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) termasuk dari pondok pesantren, sekolah luar biasa (SLB), ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Rincian lebih lanjut mengenai proporsi penerima manfaat dari masing-masing kategori belum diungkapkan secara detail.
Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi pada rendahnya realisasi program adalah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih terbatas. Saat ini, baru 726 SPPG yang beroperasi. Meskipun Suahasil menyatakan bahwa jumlah SPPG akan terus ditingkatkan, pertanyaan mengenai kecepatan dan efektivitas peningkatan tersebut tetap menjadi hal yang krusial. Kemampuan untuk memperluas jangkauan SPPG secara signifikan dan sejalan dengan target penerima manfaat yang ambisius perlu dikaji lebih lanjut.
Rendahnya penyerapan anggaran dan jumlah penerima manfaat yang jauh dari target menimbulkan beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh pemerintah. Pertama, apa penyebab utama lambatnya realisasi program? Apakah terdapat kendala administrasi, logistik, atau masalah lainnya yang menghambat penyaluran bantuan? Kedua, bagaimana pemerintah akan memastikan percepatan realisasi program agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai? Strategi apa yang akan diterapkan untuk mengatasi hambatan yang ada dan memastikan penyaluran bantuan yang efektif dan efisien?
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program MBG perlu ditingkatkan. Masyarakat berhak untuk mengetahui secara detail bagaimana anggaran tersebut digunakan dan bagaimana mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan. Laporan berkala mengenai realisasi program, termasuk rincian penerima manfaat dan penggunaan anggaran, perlu dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.
Keempat, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang ada. Evaluasi tersebut harus melibatkan berbagai pihak, termasuk para ahli gizi, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa program tersebut dirancang dan diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
Kelima, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan sampai kepada penerima manfaat yang berhak. Mekanisme pengawasan yang efektif akan membantu mencegah potensi penyelewengan dan memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program MBG merupakan program penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil/menyusui. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk mengatasi kendala yang ada, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan implementasi program yang efektif dan efisien. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat realisasi program dan memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kegagalan dalam mencapai target akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuan pemerintah dalam menjalankan program-program sosial skala besar. Oleh karena itu, pengawasan publik dan transparansi yang tinggi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program MBG ini.