Jakarta, 6 Mei 2025 – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan tingkat keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai angka fantastis: 99,99%. Pernyataan ini, yang disampaikan di tengah munculnya sejumlah laporan kasus keracunan makanan terkait program tersebut, memicu perdebatan dan tuntutan penjelasan lebih rinci. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pun turun tangan untuk memberikan klarifikasi terkait metodologi perhitungan angka keberhasilan tersebut.
Klaim Presiden Prabowo didasarkan pada data kuantitatif yang menunjukkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 3,4 juta orang. Angka keberhasilan 99,99%, menurut Presiden, merupakan hasil perhitungan yang mempertimbangkan pula kasus-kasus keracunan yang terjadi. Presiden menyebutkan, dari total penerima manfaat, hanya sekitar 200 orang yang mengalami keracunan atau masalah kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program MBG. Dengan demikian, kata Presiden, angka keracunan hanya sekitar 0,005% dari total penerima manfaat, mengarah pada angka keberhasilan 99,99%. "Di mana ada usaha manusia, di bidang apapun kalau 99,99% keberhasilan, oke dong," tegas Presiden Prabowo, seraya menekankan perlunya peningkatan kualitas program agar target nol penyimpangan dapat tercapai.
Namun, penjelasan Presiden Prabowo menimbulkan pertanyaan dan perlu konteks yang lebih luas. Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan lebih detail mengenai metodologi perhitungan yang digunakan. Ia menjelaskan bahwa angka 99,99% berasal dari perbandingan antara jumlah total penerima manfaat (3,5 juta orang, menurut data BGN) dengan jumlah kasus keracunan yang tercatat. "Kita targetnya zero accident dan Pak Presiden menyampaikan angka. Itu angkanya mencerminkan, bukan kita yang mengklaim, tapi angka. Sekarang penerima manfaat 3,5 juta. Angka kejadian bisa hitung sendiri, tinggal dibagi dengan 3,5 juta," jelas Dadan saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Perbedaan angka penerima manfaat antara pernyataan Presiden (3,4 juta) dan data BGN (3,5 juta) menunjukkan adanya potensi perbedaan data yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Perbedaan ini, meskipun terbilang kecil, menunjukkan pentingnya transparansi dan akurasi data dalam evaluasi program pemerintah.
Dadan mengakui adanya sejumlah laporan keracunan dan temuan makanan basi yang beredar di media sosial. Namun, ia menekankan bahwa setelah dilakukan pengecekan lapangan, banyak laporan tersebut tidak terbukti atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. "Banyak laporan melalui media sosial, tapi setelah dicek di lapangan, banyak yang tidak ada," ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa kasus-kasus keracunan yang terkonfirmasi telah ditangani secara serius, bahkan melibatkan pihak kepolisian. Salah satu contohnya adalah kasus keracunan massal di Cianjur yang menyebabkan 72 siswa mengalami muntah-muntah. Kasus ini, menurut Dadan, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan yang muncul dan meningkatkan kualitas program MBG.
Meskipun demikian, Dadan mengakui bahwa angka keracunan, sekecil apapun, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem program MBG. "Kita nggak bilang nggak signifikan (dampaknya). Kita targetnya nol. Kalau masih ada kejadian itu berarti kita harus meningkatkan kualitas kita," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran akan perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan dalam program MBG agar tujuan utama program, yaitu memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, dapat tercapai secara optimal dan aman.
Pernyataan Presiden Prabowo dan penjelasan Kepala BGN mengungkapkan dua sisi mata uang yang sama. Di satu sisi, angka keberhasilan 99,99% menunjukkan capaian yang signifikan dalam menjangkau jutaan penerima manfaat. Namun, di sisi lain, adanya kasus keracunan, meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan total penerima manfaat, menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan pengelolaan program yang perlu segera diperbaiki.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program MBG. Publik berhak mendapatkan informasi yang akurat dan detail mengenai metodologi perhitungan keberhasilan program, data penerima manfaat, serta mekanisme pengawasan dan penanganan kasus keracunan. Penting pula untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam evaluasi program berasal dari sumber yang terpercaya dan terverifikasi. Selain itu, peningkatan kualitas pengawasan dan pengelolaan program, termasuk pelatihan bagi petugas dan peningkatan standar keamanan pangan, merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya kasus keracunan di masa mendatang.
Kesimpulannya, pernyataan mengenai keberhasilan program MBG membutuhkan analisis yang lebih komprehensif dan obyektif. Meskipun angka 99,99% menunjukkan capaian yang signifikan, adanya kasus keracunan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan pengawasan yang lebih ketat. Transparansi data, akuntabilitas, dan komitmen untuk mencapai target zero accident merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan keamanan program MBG di masa mendatang. Perdebatan ini juga menyoroti pentingnya evaluasi program pemerintah yang tidak hanya berfokus pada angka keberhasilan semata, tetapi juga pada aspek kualitas, keamanan, dan dampaknya terhadap masyarakat.