Jakarta, 11 April 2025 – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merelaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telah memicu diskusi hangat di kalangan pemerintahan. Usulan ini, yang muncul pasca-sarasehan ekonomi dengan para pengusaha, bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di tengah persaingan global, khususnya dalam menghadapi potensi dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Namun, langkah ini juga memicu perdebatan, mengingat pentingnya TKDN dalam mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (nama menteri dalam berita asli tidak sesuai dengan jabatannya, diasumsikan sebagai Basuki Hadimuljono), memberikan tanggapan resmi terkait rencana tersebut. Dalam keterangannya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (11/4), Menteri Basuki menyatakan bahwa saat ini Kementerian PUPR tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk membahas detail teknis relaksasi aturan TKDN. "Belum ada arahan khusus dari Bapak Presiden terkait detail pelaksanaannya," tegas Menteri Basuki. Ia menekankan bahwa pembahasan masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan final mengenai bentuk dan implementasi relaksasi tersebut.
Pernyataan Menteri Basuki ini menggarisbawahi kompleksitas isu yang dihadapi. Relaksasi TKDN, yang selama ini dianggap sebagai instrumen penting untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong penggunaan produk lokal, kini dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.
Presiden Prabowo sendiri, dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Selasa (8/4), menyatakan perlunya perubahan pendekatan terhadap aturan TKDN. Meskipun mengakui niat baik di balik kebijakan tersebut – yaitu untuk memperkuat industri dalam negeri dan mempertegas nasionalisme ekonomi – Presiden Prabowo menekankan pentingnya realisme. "Kalau TKDN dipaksakan, kita bisa jadi kalah, tidak kompetitif," ujarnya. Presiden Prabowo menganggap bahwa penerapan TKDN yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan industri dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global.
Presiden Prabowo kemudian mengusulkan agar aturan TKDN diganti dengan mekanisme insentif yang lebih fleksibel dan realistis. "TKDN fleksibel saja lah diganti dengan insentif," katanya. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya membebani pelaku usaha dengan kewajiban pemenuhan komponen lokal, tetapi juga mempertimbangkan aspek pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung industri dalam negeri. Dengan kata lain, Presiden Prabowo ingin menggeser fokus dari pemenuhan target TKDN secara paksa menuju peningkatan daya saing industri melalui insentif dan pengembangan kapasitas.
Namun, usulan ini menimbulkan pertanyaan mengenai potensi dampaknya terhadap proyek-proyek infrastruktur. Menteri Basuki menanggapi kekhawatiran ini dengan menyatakan bahwa relaksasi TKDN belum tentu akan meningkatkan biaya investasi. "Belum tentu juga (biaya investasi) naik. Menurut saya itu nggak boleh meningkat," tegasnya. Ia optimis bahwa arahan Presiden Prabowo bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek, bukan malah meningkatkan biaya. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan pemerintah bahwa perubahan kebijakan dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas dan efisiensi proyek infrastruktur.
Meskipun Menteri Basuki optimis, perlu diingat bahwa relaksasi aturan TKDN berpotensi memicu pro dan kontra. Sebagian pihak mungkin khawatir akan berkurangnya penggunaan produk lokal dan melemahnya industri dalam negeri. Di sisi lain, pihak lain mungkin menyambut baik langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Oleh karena itu, proses diskusi dan koordinasi antar kementerian yang sedang berlangsung sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar seimbang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.
Perlu ditekankan bahwa detail rencana relaksasi TKDN masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampaknya terhadap industri dalam negeri, daya saing produk Indonesia, dan iklim investasi. Transparansi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan nasional dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi relaksasi TKDN akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi antar kementerian yang efektif, dan pengawasan yang ketat.
Kesimpulannya, usulan relaksasi aturan TKDN oleh Presiden Prabowo merupakan langkah yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia, langkah ini memerlukan perencanaan yang cermat dan koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh sektor perekonomian, tanpa mengorbankan pertumbuhan industri dalam negeri. Proses diskusi dan negosiasi yang sedang berlangsung menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara nasionalisme ekonomi dan kebutuhan untuk bersaing di pasar global. Publik perlu menunggu hasil pembahasan lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk dan dampak dari kebijakan baru ini. Transparansi dan keterbukaan informasi dari pemerintah akan sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini.