Jakarta, 19 April 2025 – Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengungkapkan praktik pungutan liar yang merugikan petani dan menguras keuangan negara dalam sistem distribusi pupuk subsidi. Dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2025), Prabowo secara blak-blakan menyinggung adanya oknum yang mengambil keuntungan dari sistem distribusi pupuk subsidi yang sebelumnya berbelit. Ia menekankan bahwa praktik ini merupakan penggerogotan terhadap uang rakyat yang seharusnya langsung dinikmati oleh para petani.
Prabowo menjelaskan bahwa penyederhanaan distribusi pupuk subsidi, yang kini langsung disalurkan dari pabrik ke petani, merupakan upaya untuk memangkas rantai panjang perantara yang selama ini memicu pembengkakan harga. "Pupuk dari pabrik milik pemerintah, pupuknya disubsidi pemerintah, uang rakyat ya kan? Kenapa terlalu banyak perantara, middle man–middle man? Hak apa mereka mengutip uang rakyat?" tegas Prabowo dengan nada yang menunjukkan keprihatinannya.
Sistem distribusi yang sebelumnya berlapis-lapis, menurut Prabowo, telah menyebabkan harga pupuk subsidi menjadi lebih mahal dari seharusnya. Keuntungan yang seharusnya dinikmati petani justru tersedot oleh para perantara, menimpa beban tambahan bagi petani dan merugikan negara. Upaya pemerintah untuk menyederhanakan alur distribusi ini, yang bertujuan untuk memastikan pupuk subsidi tepat sasaran dan terjangkau, rupanya mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama.
Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan adanya protes dari sekitar 29.000 distributor pupuk yang merasa dirugikan dengan kebijakan penyederhanaan distribusi ini. Namun, Prabowo dengan tegas membandingkan jumlah tersebut dengan jumlah petani dan keluarganya yang bergantung pada pupuk subsidi. "Ada yang datang ke saya, ‘Pak, ada 29 ribu distributor yang marah sama Bapak.’ Saya jawab, ada berapa petani di Indonesia? ‘Hampir 30 juta Pak.’ Keluarga mereka? ‘Empat orang Pak.’ Nah, 29 ribu lawan 120 juta, menang siapa? Lebih baik saya membela 120 juta rakyat daripada mereka-mereka (distributor) itu," jelasnya.
Pernyataan Prabowo ini menyoroti dilema kebijakan publik yang seringkali dihadapkan pada kepentingan kelompok tertentu versus kepentingan masyarakat luas. Di satu sisi, ada kelompok yang terbiasa mendapatkan keuntungan dari sistem yang tidak efisien, sementara di sisi lain terdapat jutaan petani yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan kesejahteraan keluarganya. Keputusan pemerintah untuk memprioritaskan petani dalam hal ini menunjukkan komitmen untuk mengangkat kesejahteraan rakyat kecil.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya memperhatikan dampak ekonomi yang lebih luas dari kebijakan ini. Suksesnya panen raya, yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk subsidi yang terjangkau, akan berdampak positif pada perekonomian nasional. Keuntungan yang diperoleh petani akan berputar di dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Sebaliknya, jika petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dengan harga terjangkau, maka produktivitas pertanian akan menurun, berdampak pada ketersediaan pangan dan stabilitas harga.
Pernyataan Prabowo ini juga menjadi sorotan tajam terhadap pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan pupuk subsidi. Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum distributor menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang perlu diperbaiki. Ke depan, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan untuk mencegah praktik serupa terulang kembali. Hal ini mencakup peningkatan pengawasan distribusi pupuk, penerapan sanksi tegas bagi pelaku pungli, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran pupuk subsidi.
Keberanian Prabowo dalam menyinggung praktik pungli ini patut diapresiasi. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan melindungi kepentingan rakyat. Namun, pernyataan ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit, baik dalam hal penegakan hukum maupun perbaikan sistem distribusi pupuk subsidi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penyederhanaan distribusi pupuk subsidi benar-benar efektif dan mencapai tujuannya, yaitu menjamin ketersediaan pupuk subsidi yang terjangkau bagi petani dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Selain itu, perlu juga diperhatikan dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini terhadap para distributor yang terdampak. Pemerintah perlu merancang program-program restrukturisasi atau pelatihan bagi para distributor agar mereka dapat beradaptasi dengan sistem distribusi yang baru dan menemukan peluang usaha alternatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan penyederhanaan distribusi pupuk subsidi tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.
Kesimpulannya, pernyataan Prabowo Subianto tentang praktik pungli dalam distribusi pupuk subsidi mengungkapkan permasalahan serius yang perlu ditangani secara komprehensif. Perlu adanya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta perbaikan sistem distribusi untuk memastikan pupuk subsidi tepat sasaran dan terjangkau bagi petani. Lebih dari itu, kebijakan ini harus diiringi dengan upaya untuk memperhatikan dampak sosial ekonomi bagi semua pihak yang terlibat, sehingga kebijakan ini benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan ketahanan pangan nasional.