Jakarta, 21 Maret 2025 – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait bonus hari raya (BHR) bagi kurir dan pengemudi ojek online (ojol) yang mencapai Rp1 juta per orang memicu klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli. Menaker menjelaskan mekanisme perhitungan BHR yang telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan tertanggal 11 Maret 2025. Pernyataan Presiden Prabowo, yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, menimbulkan pertanyaan publik mengenai besaran nominal BHR yang diterima para pekerja platform digital tersebut.
Presiden Prabowo, dalam keterangannya, menyatakan keprihatinan dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pengemudi online. "Pemerintah memberikan perhatian khusus ke pengemudi-pengemudi online. Saya mendengar mereka akan terima 1 juta tiap pekerja," ujar Prabowo. Namun, ia juga menekankan pentingnya peningkatan besaran BHR. "Tapi saya mengimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya ditambah lah. Ini mengimbau, kalau mengimbau kan boleh, tidak ada paksaan kan," tambahnya. Imbauan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja platform digital, meskipun tanpa sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi angka tersebut.
Menaker Yassierli, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo, menjelaskan bahwa besaran BHR telah diatur secara rinci dalam SE Kemenaker. Menurut SE tersebut, BHR bagi kurir dan ojol yang berkinerja baik dan produktif dihitung sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih mereka selama 12 bulan terakhir. "Sesuai SE kan sebenarnya 20% dari penghasilan bersih bagi yang berkinerja baik dan produktif, ya dihitung aja," jelas Menaker Yassierli saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya pekerja yang menerima BHR hingga Rp1 juta, Menaker Yassierli mengarahkan pertanyaan tersebut kepada data yang tercatat di masing-masing aplikasi platform. "Datanya kan di masing-masing aplikasi kan ada. Dan masing-masing pengemudi kan juga punya data recordnya 1 tahun terakhir seperti itu," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa besaran BHR bersifat variabel dan bergantung pada kinerja serta pendapatan individu masing-masing pengemudi selama periode tersebut. Tidak ada angka pasti yang ditetapkan pemerintah, melainkan sebuah persentase yang dihitung berdasarkan data individual.
Menanggapi potensi sanksi bagi aplikator yang tidak membayarkan BHR sesuai ketentuan, Menaker Yassierli menekankan pentingnya komitmen yang telah disampaikan oleh para pihak terkait. Ia juga menyinggung imbauan Presiden Prabowo sebagai bentuk dorongan agar perusahaan memenuhi kewajibannya. "Awal kan sudah ada komitmen ya. Tadi Pak Presiden juga mengatakan ya, saya mengimbau dan saya yakin itu akan dipenuhi," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan pendekatan persuasif pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak pekerja platform digital, tanpa menyebutkan secara spesifik bentuk sanksi yang akan diterapkan jika komitmen tersebut dilanggar.
Implementasi SE Kemenaker ini menjadi langkah signifikan dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja platform digital. Namun, perbedaan antara pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut angka Rp1 juta dan penjelasan Menaker yang menekankan perhitungan berdasarkan persentase pendapatan, menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian implementasi di lapangan. Apakah angka Rp1 juta merupakan target yang diharapkan, atau hanya sebuah contoh angka yang mungkin dicapai oleh sebagian pekerja dengan pendapatan tinggi? Hal ini perlu diklarifikasi lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan pekerja.
Lebih lanjut, perlu diteliti bagaimana mekanisme pengawasan dan verifikasi data pendapatan pekerja dilakukan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pendistribusian BHR. Peran pemerintah dalam mengawasi implementasi SE Kemenaker dan memastikan perlindungan hak pekerja menjadi krusial. Keberhasilan program BHR ini tidak hanya bergantung pada komitmen perusahaan, tetapi juga pada pengawasan yang efektif dari pemerintah.
Perlu diingat bahwa pekerja platform digital, seperti kurir dan ojol, merupakan bagian integral dari perekonomian digital Indonesia. Kesejahteraan mereka menjadi faktor penting dalam keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ini. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka patut diapresiasi. Namun, transparansi dan mekanisme pengawasan yang efektif tetap menjadi kunci keberhasilan program BHR ini. Kejelasan informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, perusahaan platform, dan pekerja sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan program ini berjalan sesuai tujuannya. Ke depan, perlu adanya evaluasi berkala untuk melihat efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, guna memastikan program BHR benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pekerja platform digital di Indonesia. Perlu juga dikaji lebih dalam mengenai potensi kesenjangan pendapatan antar pekerja dan bagaimana kebijakan ini dapat merata bagi semua pekerja, terlepas dari platform yang mereka gunakan atau tingkat pendapatan mereka.