Jakarta, 2 Mei 2025 – Presiden Prabowo Subianto menginisiasi pertemuan besar-besaran antara perwakilan pengusaha dan buruh di Istana Bogor dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan upaya proaktif pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Rencana pertemuan yang akan mempertemukan 150 pimpinan perusahaan dengan 150 pimpinan serikat buruh dari seluruh penjuru Indonesia ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Dalam pidatonya yang berapi-api, Prabowo menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ia secara tegas menyampaikan pesan kepada para pengusaha agar tidak mengejar keuntungan maksimal secara individualistis, mengabaikan kesejahteraan para pekerja. "Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama, saya akan mengatakan kepada pengusaha, ‘saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik’," tegasnya.
Pertemuan yang berkonsep dialog tripartit ini – melibatkan pemerintah, pengusaha, dan buruh – diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini menjadi polemik. Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan forum untuk merumuskan solusi konkret dan terukur demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Harapannya, pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan, menghindari polarisasi dan konflik yang berpotensi merugikan semua pihak.
Salah satu isu krusial yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana penghapusan sistem kerja outsourcing. Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk meninjau ulang sistem ini, dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan yang beranggotakan seluruh pimpinan serikat buruh di Indonesia ini akan memiliki peran strategis dalam menelaah kondisi buruh, mengevaluasi regulasi ketenagakerjaan yang ada, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden.
Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya pendekatan yang realistis dan berimbang. Ia menyadari bahwa regulasi ketenagakerjaan tidak hanya perlu melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan investor dan pengusaha. "Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujarnya, mengingatkan akan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.
Pernyataan Presiden Prabowo ini mengindikasikan bahwa pemerintah tengah berupaya menyeimbangkan dua kepentingan yang seringkali berbenturan: kepentingan pekerja untuk mendapatkan upah yang layak, perlindungan kerja, dan kesejahteraan, serta kepentingan investor untuk mendapatkan keuntungan dan menciptakan lapangan kerja. Tantangannya terletak pada bagaimana merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut tanpa mengorbankan salah satu pihak.
Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk melibatkan secara langsung perwakilan buruh dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Dewan ini diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi dan representasi suara buruh, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Namun, proses penghapusan sistem outsourcing dan revisi regulasi ketenagakerjaan lainnya tentu tidak akan mudah. Dibutuhkan kajian yang mendalam, perencanaan yang matang, dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Pertemuan di Istana Bogor diharapkan menjadi titik awal dari proses panjang tersebut, sebuah upaya untuk membangun konsensus dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
Keberhasilan pertemuan ini akan sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berdialog secara konstruktif, mencari titik temu, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok tertentu. Pertemuan ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pekerja yang menjadi tulang punggung perekonomian negara.
Langkah Presiden Prabowo ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, meski sebagian pihak masih menunggu realisasi konkret dari rencana tersebut. Keberhasilan pertemuan ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan produktif, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. Tantangan ke depan adalah bagaimana menerjemahkan komitmen politik ini menjadi kebijakan yang nyata dan mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan para pekerja di Indonesia. Publik pun menantikan hasil konkret dari pertemuan bersejarah ini, sebuah langkah berani yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia.