Jakarta, 8 April 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya terkait penciptaan lapangan kerja di Indonesia, di tengah kekhawatiran akan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan marak terjadi. Dalam wawancara eksklusif dengan tujuh jurnalis senior yang ditayangkan di kanal Youtube detikcom, Prabowo mengakui bahwa permasalahan lapangan kerja merupakan isu global yang juga tengah melanda Indonesia. Namun, ia meyakini bahwa solusi untuk mengatasi hal tersebut sudah di depan mata dan akan segera berdampak positif.
"Lapangan kerja ini masalah bagi seluruh dunia," tegas Prabowo. "Masalah ini, soal lapangan kerja, saya yakin sebentar lagi cukup banyak."
Keyakinan Prabowo tersebut didasari pada sejumlah program pemerintah yang tengah digencarkan, khususnya program hilirisasi. Ia memproyeksikan bahwa hilirisasi di sektor perkebunan, kelautan, dan perikanan berpotensi menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja baru. Selain itu, pengembangan sektor koperasi desa juga diyakini mampu menyerap 1,6 juta tenaga kerja.
"Sebagai contoh, nanti yang kita mau bikin hilirisasi itu di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan sebagainya, itu kurang lebih kita bisa ciptakan 8 juta lapangan kerja. Koperasi desa 1,6 juta," paparnya.
Namun, Prabowo juga menyadari adanya tantangan yang perlu diatasi. Ia mengakui bahwa keterbatasan lapangan kerja di kota-kota besar, khususnya untuk pekerjaan di sektor formal dengan lingkungan kerja ber-AC, menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, ia mendorong agar angkatan kerja Indonesia tidak hanya berfokus pada mencari pekerjaan di perkotaan.
"Masalahnya, kalau mau kerja di kota besar, ruang AC mungkin (terbatas)," ujarnya. "Sedangkan yang sarjana saja yang terpintar saya mau kirim ke desa kok. You jadi manajer, makan bergizi, manajer koperasi, tapi lebih dari itu, Anda penggerak, Anda guru, Anda motivator, pembina koperasi. Ini yang saya harapkan ada pertumbuhan ekonomi dari bawah. Sehingga tadinya golongan ini rendah penghasilan, dia penghasilan naik, daya beli naik, pasar kita kuat, industri kita kuat."
Strategi pemerintah, menurut Prabowo, adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Pengembangan ekonomi desa diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, daya beli, dan pada akhirnya memperkuat industri dalam negeri. Dengan demikian, lapangan kerja baru akan tercipta secara organik dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, Prabowo juga menyoroti dampak perkembangan teknologi, khususnya otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat. Ia mengakui bahwa teknologi ini memang berpotensi menggantikan peran manusia di sejumlah sektor industri. Sebagai contoh, ia menyinggung kasus pabrik otomotif Mercedes-Benz yang mampu beroperasi dengan hanya 20 orang pekerja, jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pekerja sebelumnya yang mencapai 3.000 orang.
"Contoh ya, ini terjadi sekarang. Kita harus siap mental, makanya iptek harus kita kuasai. Makanya sekarang terjadi robotik, AI robotik. Pabrik yang tadinya 5.000 orang dijalankan 15 orang," jelasnya.
Oleh karena itu, Prabowo menekankan pentingnya adaptasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Pemerintah, menurutnya, harus fokus pada peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Hal ini mencakup peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan.
Kesimpulannya, optimisme Prabowo terkait penciptaan lapangan kerja baru didasarkan pada strategi hilirisasi dan pengembangan ekonomi desa. Namun, ia juga menyadari tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar mampu menghadapi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan strategi ini akan sangat menentukan masa depan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah perlu memastikan program-program tersebut diimplementasikan secara efektif dan transparan, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja yang berdampak signifikan bagi perekonomian nasional.