Jakarta, 3 April 2025 – Presiden Prabowo Subianto merespon gejolak ekonomi global, termasuk kebijakan proteksionis Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump, dengan tiga strategi besar yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (KPKP), Noudhy Valdryno, dalam keterangan persnya hari ini, menekankan ketajaman Presiden Prabowo dalam membaca dinamika geopolitik dan pemahamannya yang mendalam tentang perdagangan internasional sebagai kunci keberhasilan strategi ini.
Strategi pertama, dan yang paling signifikan, adalah diversifikasi dan perluasan jaringan kemitraan dagang Indonesia. Langkah berani yang diambil Presiden Prabowo sejak minggu pertama masa jabatannya adalah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Keanggotaan dalam blok ekonomi yang mewakili 40% perdagangan global ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal dan mengamankan akses ke berbagai pasar alternatif.
Keanggotaan BRICS melengkapi serangkaian perjanjian perdagangan multilateral yang telah diratifikasi Indonesia. Negara ini telah menjadi bagian dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup 10 negara ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, mewakili 27% perdagangan global. Indonesia juga telah bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang mencakup 64% perdagangan global. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian perdagangan lainnya, seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kancah perdagangan internasional.
Lebih lanjut, Indonesia telah menjalin perjanjian perdagangan bilateral dengan sejumlah negara kunci, termasuk Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, dan Chile. Jaringan perdagangan yang luas dan beragam ini menjadi benteng pertahanan ekonomi Indonesia terhadap potensi guncangan eksternal, termasuk kebijakan proteksionis negara-negara maju. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar, tetapi juga membuka akses ke berbagai sumber investasi dan teknologi.
Strategi kedua yang dijalankan Presiden Prabowo adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Selama ini, Indonesia seringkali mengekspor SDA dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah yang diperoleh relatif rendah. Presiden Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah SDA melalui hilirisasi industri. Sukses hilirisasi industri nikel menjadi bukti nyata keberhasilan strategi ini. Nilai ekspor nikel dan produk turunannya meningkat drastis dari US$ 3,7 miliar pada tahun 2014 menjadi US$ 34,3 miliar pada tahun 2022.
Untuk mempercepat proses hilirisasi di berbagai sektor, Presiden Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025. Lembaga ini akan berperan sebagai katalis dalam pendanaan dan pengelolaan proyek-proyek hilirisasi di sektor strategis, termasuk mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai ekspor dan mengurangi ketergantungan pada investasi asing, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis SDA. Langkah ini juga mengurangi kerentanan ekonomi Indonesia terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Strategi ketiga yang diadopsi Presiden Prabowo adalah peningkatan daya beli masyarakat melalui program-program pro-rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025, menjadi salah satu program unggulan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat kurang mampu, dan mendorong peningkatan konsumsi domestik.
Selain MBG, Presiden Prabowo juga berencana mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perputaran uang di daerah. Dengan memperkuat ekonomi desa, program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan.
Peningkatan konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 54% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadi fokus utama strategi ini. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Strategi ini juga bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.
Kesimpulannya, Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan tiga strategi jitu untuk menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk kebijakan proteksionis Amerika Serikat. Dengan diversifikasi kemitraan dagang, percepatan hilirisasi SDA, dan peningkatan daya beli masyarakat, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketiga strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat, mandiri, dan tahan terhadap guncangan eksternal. Keberhasilan implementasi strategi ini akan menjadi penentu utama masa depan perekonomian Indonesia di tahun-tahun mendatang.