Jakarta, 19 Maret 2025 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan serangkaian arahan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada revitalisasi sektor padat karya di Indonesia. Arahan tersebut, disampaikan Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta yang turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan tersebut, menurut Airlangga, bertujuan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing sektor padat karya.
Airlangga menjelaskan bahwa sektor padat karya, khususnya industri tekstil, produk tekstil, dan pakaian jadi (apparel), memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan nilai ekspor lebih dari US$ 2 miliar dan menyerap tenaga kerja hampir 4 juta orang, sektor ini menjadi pilar penting yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
"Pembahasan difokuskan pada sektor padat karya. Presiden Prabowo menekankan perlunya perbaikan, terutama dalam hal perizinan usaha," ungkap Airlangga dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan proses perizinan dan penyederhanaan birokrasi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan di sektor ini.
Salah satu poin penting arahan Presiden Prabowo adalah penyederhanaan rantai pasok (supply chain) dan ketersediaan bahan baku. Pemerintah, menurut Airlangga, diharapkan untuk melakukan harmonisasi tarif dan menangani isu-isu yang menghambat kelancaran supply chain. Hal ini mencakup penanganan praktik dumping, yaitu penjualan barang impor dengan harga di bawah harga pasar domestik, yang kerap dilakukan oleh negara-negara pesaing seperti Thailand, Vietnam, dan Bangladesh.
"Praktik dumping mengancam daya saing produk dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan merespons dengan tindakan anti-dumping untuk melindungi industri dalam negeri," tegas Airlangga. Ia menambahkan bahwa deregulasi, debirokratisasi, dan percepatan proses perizinan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing industri padat karya Indonesia.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas menangani hambatan-hambatan perizinan dan mempercepat prosesnya. Satgas ini diharapkan dapat memberikan solusi yang terintegrasi dan efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di sektor padat karya.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo untuk menjadikan program pengembangan sektor padat karya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Status PSN diharapkan dapat mempercepat aliran investasi dan mendorong pertumbuhan sektor ini secara signifikan.
"Di tengah ketidakpastian geopolitik global, menjaga pasar ekspor menjadi sangat penting," kata Airlangga. Ia mencatat bahwa Uni Eropa (EU) merupakan pasar terbesar bagi produk tekstil dan produk terkait, menyerap hampir 30% dari permintaan global. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan finalisasi Perjanjian Perdagangan Bebas Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).
"Pengalaman Vietnam menunjukkan bahwa setelah menandatangani perjanjian perdagangan bebas serupa, ekspornya meningkat hingga 50%. Ini menjadi acuan penting bagi kita untuk mempercepat finalisasi IEU-CEPA," jelas Airlangga. Ia menambahkan bahwa peningkatan akses pasar ke Uni Eropa melalui IEU-CEPA diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekspor dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor padat karya.
Secara keseluruhan, arahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh bagi sektor padat karya. Langkah-langkah yang diusulkan, mulai dari deregulasi dan debirokratisasi hingga penetapan program sebagai PSN dan percepatan perjanjian perdagangan bebas, menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri padat karya Indonesia di pasar global. Keberhasilan upaya ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi arahan tersebut bergantung pada efektivitas koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait, serta komitmen seluruh stakeholder untuk mewujudkan visi tersebut. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa langkah-langkah yang dijanjikan dapat diimplementasikan secara cepat, efektif, dan menghasilkan dampak nyata bagi pelaku usaha di sektor padat karya.