Jakarta, 28 April 2025 – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam sebuah pernyataan tegas di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, beliau menyerukan evaluasi menyeluruh dan perombakan besar-besaran terhadap manajemen BUMN yang dinilai masih dibebani praktik-praktik bisnis usang, tidak efisien, dan bahkan koruptif.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan para stakeholder terkait, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMN. "Saya minta atas nama bangsa dan rakyat," tegas Prabowo, "semua direksi, buat yang terbaik, tinggalkan praktik zaman dulu, mungkin yang kurang efisien. Dan praktik yang tidak benar harus ditinggalkan."
Kritik tajam Prabowo bukan tanpa alasan. Beliau melihat masih banyaknya praktik bisnis yang merugikan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang bercokol di tubuh BUMN. Praktik-praktik tersebut, menurutnya, telah berlangsung lama dan seolah menjadi budaya yang sulit diubah. Hal ini, lanjut Prabowo, menunjukkan rendahnya akuntabilitas dan profesionalisme di beberapa jajaran direksi BUMN.
Evaluasi yang diminta Prabowo bukanlah sekadar peninjauan kinerja biasa. Beliau menekankan perlunya evaluasi yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada angka-angka dan laporan keuangan semata, tetapi juga menyentuh aspek karakter dan integritas para direksi. "Saya serahkan manajemen harus evaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya. Dan semua wataknya, akhlaknya, dan prestasinya," tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo secara eksplisit menyinggung masalah kinerja dan perilaku para direksi. Beliau tidak segan-segan meminta pergantian direksi yang terbukti malas, melakukan praktik-praktik tidak benar, menyalahgunakan wewenang, atau bahkan menyalahgunakan fasilitas negara. "Kalau dia tidak berprestasi, dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik yang tidak benar dan menyalahgunakan wewenang, salah gunakan fasilitas, saya minta diganti," ujarnya dengan nada yang lugas dan penuh penekanan.
Pesan ini jelas ditujukan untuk menciptakan efek jera dan mendorong perubahan mendasar dalam budaya kerja di lingkungan BUMN. Tidak hanya sekedar mengganti orang, Prabowo juga menekankan pentingnya memilih pengganti yang tepat dan berkualitas. Beliau menyarankan agar prioritas diberikan kepada talenta-talenta terbaik yang sudah ada di internal BUMN. "Yang baik dari bawah di dalam bisa dipromosikan," kata Prabowo. Namun, jika di internal BUMN tidak ditemukan sosok yang mumpuni, maka Prabowo meminta agar posisi tersebut diisi oleh para ahli dan profesional dari luar. "Kalau tidak, cari ahli yang baik. Harus yang profesional," tegasnya.
Dalam konteks penggantian direksi, Prabowo juga memberikan penekanan penting pada aspek netralitas dan profesionalisme. Beliau secara tegas menolak praktik nepotisme dan politik transaksional dalam pengisian jabatan strategis di BUMN. "Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar parpol," tegas Prabowo. "Ini harus anak Indonesia yang bekerja besar untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.
Pernyataan Prabowo ini dapat diinterpretasikan sebagai langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran di sektor BUMN. Selama ini, BUMN seringkali menjadi sorotan karena masalah korupsi, inefisiensi, dan kurangnya transparansi. Pernyataan tegas Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik-praktik tersebut dan membangun BUMN yang lebih profesional, efisien, dan berkinerja tinggi.
Langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN. Dengan adanya perombakan dan evaluasi yang ketat, diharapkan BUMN dapat lebih fokus pada tugas utamanya, yaitu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan reformasi ini akan sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, manajemen BUMN, dan lembaga pengawas.
Pernyataan Prabowo ini tentunya akan memicu dinamika baru di lingkungan BUMN. Para direksi akan dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan kinerja dan integritas mereka. Mereka yang terbukti tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan jujur, akan menghadapi risiko pemecatan. Di sisi lain, pernyataan ini juga membuka peluang bagi para profesional muda dan berbakat untuk berkontribusi dalam membangun BUMN yang lebih baik.
Ke depan, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan untuk memastikan bahwa reformasi di BUMN berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif dan inefisiensi yang dapat menghambat kemajuan BUMN. Pemerintah juga perlu memastikan adanya sistem reward and punishment yang adil dan konsisten untuk memotivasi para direksi BUMN agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, pernyataan keras Prabowo Subianto ini merupakan sinyal kuat bagi reformasi BUMN. Ini bukan hanya sekadar wacana, tetapi merupakan komitmen nyata pemerintah untuk menciptakan BUMN yang lebih kuat, efisien, dan berkontribusi maksimal bagi pembangunan Indonesia. Sukses atau gagalnya reformasi ini akan menjadi barometer keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan visi Indonesia maju. Publik pun akan terus memantau implementasi dari pernyataan tegas tersebut dan menantikan perubahan nyata di tubuh BUMN.