Tangerang Selatan, 22 Mei 2025 – Presiden Prabowo Subianto melontarkan ancaman tegas kepada para pejabat pemerintah yang dinilai mempersulit regulasi usaha di Indonesia. Dalam pidato berapi-api di hadapan para pengusaha sektor migas pada ajang IPA Convex 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (21/5/2025), Prabowo menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ancaman tersebut disampaikan secara langsung dan tanpa kompromi: pejabat yang terbukti menghambat investasi dengan regulasi yang rumit akan dicopot dari jabatannya.
"Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, saya copot. Banyak anak muda yang menunggu kesempatan," tegas Prabowo, menekankan keseriusannya dalam memberantas birokrasi yang berbelit-belit. Pernyataan tersebut disambut dengan sorak sorai para hadirin yang hadir, menunjukkan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan transparan.
Kegeraman Prabowo bukan tanpa alasan. Ia menyoroti budaya birokrasi di Indonesia yang cenderung mempersulit proses perizinan dan operasional usaha, bukan hanya bagi investor asing, tetapi juga bagi pelaku usaha dalam negeri. Menurutnya, banyak regulasi yang justru dirancang untuk menciptakan hambatan, bukan untuk memudahkan. Hal ini, menurutnya, merupakan sebuah penyakit yang harus segera disembuhkan.
"Ini ada kecenderungan, tidak di Indonesia saja, tapi kita ahlinya. Indonesia ahli buat regulasi sedemikian sulit bahkan untuk kita sendiri, ini yang harus diubah," papar Prabowo, menunjukkan keprihatinannya atas praktik tersebut. Ia menekankan perlunya perubahan budaya kerja di pemerintahan, dari yang cenderung mempersulit menjadi yang memudahkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini, ujarnya, merupakan kunci untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Lebih lanjut, Prabowo juga menyoroti besarnya kerugian negara akibat ketergantungan pada impor energi. Ia menyebut angka fantastis, hampir US$ 40 miliar atau sekitar Rp 656 triliun (dengan kurs Rp 16.400) terbuang per tahunnya untuk impor energi. Angka tersebut, menurutnya, merupakan kerugian yang sangat besar dan seharusnya dapat digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, seperti peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
"Kalau kita tergantung dari impor terus, sumber daya kita sangat besar dan kita keluarkan hampir US$ 40 miliar setiap tahun. Hal ini bisa sebenarnya dan seharusnya digunakan untuk membantu rakyat kita di bidang-bidang strategis. Untuk pendidikan, kesehatan, untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan, ini potensi yang bisa kita gunakan," jelas Prabowo, menunjukkan keprihatinannya atas kondisi tersebut.
Sebagai solusi, Prabowo mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan yang melimpah di Indonesia. Ia menyebutkan berbagai sumber energi terbarukan, mulai dari panas bumi (geothermal), energi air, energi angin, hingga energi gelombang laut. Potensi ini, menurutnya, belum dioptimalkan secara maksimal.
"Saya baru bicara dengan beberapa pakar dari universitas-universitas terbaik di luar negeri baru kemarin, mereka ceritakan bahwa di laut-laut kita terdapat sumber-sumber energi yang sangat besar," tegas Prabowo. Ia menekankan perlunya pengembangan teknologi dan investasi di sektor energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi, bahkan untuk mengekspor energi ke negara lain di masa depan.
Pernyataan Prabowo ini bukan sekadar retorika politik. Ancaman tegas untuk mencopot pejabat yang mempersulit regulasi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pejabat yang masih bermental birokratis dan menghambat kemajuan bangsa. Dengan menyederhanakan regulasi dan mengurangi ketergantungan pada impor energi, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat global dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bagi para investor dan juga menjadi tantangan bagi para birokrat untuk berbenah dan bekerja lebih efektif dan efisien. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Publik pun akan terus mengawasi implementasi dari ancaman tegas yang dilontarkan Presiden Prabowo ini. Sukses atau tidaknya program ini akan menjadi penentu bagi kemajuan ekonomi Indonesia di masa mendatang.