Jakarta, 24 April 2025 – Indonesia memiliki potensi besar di sektor minyak dan gas bumi (migas), namun menarik investasi asing membutuhkan strategi tepat. Hal ini diungkapkan oleh Ruszaidi B Kahar, Senior Manager Exploration PETRONAS Indonesia, mewakili Indonesian Petroleum Association (IPA), dalam Media Briefing Menuju IPA Convex 2025 bertema "Prospektivitas Migas Indonesia untuk Eksplorasi yang Atraktif dan Agresif" di Jakarta. Ruszaidi memaparkan sejumlah pertimbangan krusial yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menggaet investor global di sektor migas.
Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi poin utama yang disoroti. Mengutip data SKK Migas, Ruszaidi menekankan keberadaan 65 cekungan sedimen yang berpotensi menyimpan cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan. Potensi ini, menurutnya, menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi perusahaan energi internasional. "Dari sisi country risk, Indonesia cukup beruntung. Letak geografis yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah merupakan daya tarik tersendiri," ujarnya.
Namun, potensi sumber daya alam semata tidak cukup. Ruszaidi menambahkan bahwa investor juga akan cermat menganalisis aspek keekonomian proyek, termasuk harga jual komoditas migas dan potensi pasar. Analisis pasar yang komprehensif, mencakup identifikasi calon pembeli dan proyeksi harga, menjadi faktor penentu minat investasi.
Stabilitas politik juga menjadi faktor kunci yang tak bisa diabaikan. Ruszaidi menegaskan, investor akan enggan menanamkan modal di negara dengan kondisi politik yang tidak stabil, rentan konflik, atau kerusuhan. Ketidakpastian politik akan meningkatkan risiko investasi dan menurunkan daya tarik Indonesia di mata investor asing.
Selain aspek makro ekonomi dan politik, kemudahan operasional menjadi pertimbangan penting lainnya. Ruszaidi menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi dan percepatan proses perizinan. Kelancaran aktivitas bisnis di lapangan, mulai dari tahap eksplorasi hingga produksi, menjadi faktor penentu efisiensi dan profitabilitas proyek. Biaya operasional yang tinggi akibat birokrasi yang rumit akan mengurangi daya saing Indonesia.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kebijakan fiskal yang atraktif dan kompetitif. Ruszaidi menyarankan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan fiskal, khususnya terkait fiscal term. Ia mengusulkan diferensiasi kebijakan fiskal berdasarkan tingkat risiko wilayah kerja. Wilayah kerja dengan risiko tinggi (high risk) semestinya mendapatkan insentif fiskal yang lebih besar untuk menarik investasi. "Kami berharap ada fleksibilitas dari pemerintah, termasuk fiscal term. Wilayah berisiko tinggi perlu diberikan fiscal term yang lebih fleksibel," tegasnya.
Ruszaidi menjelaskan bahwa kegagalan memenuhi kriteria-kriteria tersebut akan mendorong investor untuk mencari peluang investasi di negara lain yang menawarkan kondisi yang lebih menguntungkan. "Jika faktor-faktor ini dapat dioptimalkan, Indonesia akan masuk dalam kategori negara yang berpotensi untuk diinvestasikan," tambahnya.
Kesimpulannya, menarik investasi asing di sektor migas membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari potensi sumber daya alam, stabilitas politik, kemudahan operasional, hingga kebijakan fiskal yang kompetitif. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, namun keberhasilan dalam menarik investasi bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor global. Pemerintah perlu secara aktif melakukan reformasi birokrasi, menyederhanakan regulasi, dan menciptakan kebijakan fiskal yang mampu bersaing dengan negara-negara lain yang juga menawarkan peluang investasi di sektor migas. Keberhasilan ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Peran serta semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor, dan asosiasi industri seperti IPA, sangat krusial dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai destinasi investasi migas yang unggul di kancah global. Keberhasilan IPA Convex 2025 dalam mendorong dialog dan kolaborasi antar pemangku kepentingan akan menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.