Jakarta, 15 Mei 2025 – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengumumkan bahwa peta jalan atau rencana induk pengentasan kemiskinan periode 2024-2029 telah memasuki tahap finalisasi. Rencananya, dokumen strategis ini akan ditetapkan pada Juli 2025 mendatang. Peta jalan tersebut, menurut Budiman, akan menjadi pedoman komprehensif bagi seluruh kementerian dan lembaga pemerintah dalam upaya sinergis dan terukur untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Lebih dari sekadar daftar program, dokumen ini akan merumuskan mekanisme kerja sama antar-lembaga, memastikan efisiensi anggaran, dan memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat kurang mampu.
"Kami telah berkoordinasi intensif dengan seluruh kementerian terkait untuk melakukan penyesuaian, evaluasi, dan penyempurnaan rencana induk ini," ujar Budiman dalam wawancara eksklusif di kantor detikcom hari ini. "Tujuannya adalah untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat."
Budiman menekankan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang diusung BP Taskin tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan langsung kepada kelompok miskin. Suksesnya program ini, menurutnya, bergantung pada kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peran sektor swasta dan pengembangan kapasitas kewirausahaan menjadi elemen krusial dalam rencana induk ini.
"Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata," tegas Budiman. "Kita perlu membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Para pelaku usaha di berbagai sektor industri harus memiliki visi yang sama, yaitu turut serta memberdayakan masyarakat miskin dan mengangkat mereka keluar dari jerat kemiskinan."
Sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut, rencana induk pengentasan kemiskinan mengidentifikasi sembilan sektor industri sebagai fokus utama pengembangan. Kesembilan sektor tersebut adalah: pangan, pendidikan, kesehatan, pengolahan, hunian, kreatif, digital, transportasi, dan energi terbarukan. Dari sembilan sektor tersebut, tiga sektor diprioritaskan sebagai lokomotif penggerak: pangan, hunian, dan pendidikan.
"Pemilihan ketiga sektor ini didasarkan pada tingginya permintaan dan potensi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan," jelas Budiman. "Program-program unggulan pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah layak huni, dan perluasan akses pendidikan melalui ‘Sekolah Rakyat’ akan menjadi pengungkit utama. Ketiga program ini dirancang untuk menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan dan, yang terpenting, memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berperan aktif di dalamnya."
Budiman menggambarkan bagaimana keterlibatan masyarakat miskin dalam ketiga sektor prioritas tersebut dapat menciptakan dampak berkelanjutan. Misalnya, dalam sektor pangan, masyarakat miskin dapat dilibatkan dalam proses produksi, pengolahan, dan distribusi bahan pangan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan mereka. Di sektor hunian, mereka dapat dipekerjakan dalam pembangunan rumah layak huni, baik sebagai pekerja konstruksi maupun sebagai pemasok bahan bangunan. Sementara di sektor pendidikan, mereka dapat berperan sebagai tenaga pendidik atau terlibat dalam pengelolaan sekolah.
"Bayangkan potensi yang tercipta jika kita mampu melibatkan masyarakat miskin dalam rantai nilai ketiga sektor ini," kata Budiman dengan antusias. "Ini bukan hanya soal pemberian bantuan, tetapi soal pemberdayaan, soal menciptakan kesempatan, dan soal membangun kemandirian ekonomi."
Lebih lanjut, Budiman menjelaskan bahwa rencana induk ini bukan hanya sekadar kumpulan program, melainkan sebuah strategi terintegrasi yang memperhatikan aspek hulu hingga hilir. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci keberhasilan implementasi rencana induk ini.
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan terukur," tegas Budiman. "Evaluasi berkala dan mekanisme monitoring yang ketat akan diterapkan untuk memastikan rencana induk ini berjalan sesuai dengan target dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat."
Keberhasilan rencana induk pengentasan kemiskinan ini, menurut Budiman, akan sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ia berharap rencana induk ini dapat menjadi tonggak sejarah dalam upaya Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Dengan finalisasi peta jalan ini, diharapkan Indonesia akan semakin dekat menuju terwujudnya cita-cita Indonesia bebas dari kemiskinan. Proses finalisasi dan implementasi yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan program ini. Harapannya, Juli 2025 akan menandai dimulainya babak baru dalam perjuangan pengentasan kemiskinan di Indonesia.