Jakarta, 6 Mei 2025 – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 4,87 persen (yoy) pada kuartal I 2025, sedikit di bawah ekspektasi, telah memicu beragam reaksi. Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa angka tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu menjadi sumber kekhawatiran publik. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Luhut menekankan bahwa perlambatan ekonomi dalam masa transisi pemerintahan merupakan fenomena yang pernah terjadi sebelumnya.
"Pertumbuhan ekonomi kita sedikit di bawah dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut saya, dalam suatu proses transisi pemerintahan, hal ini bisa saja terjadi. Jadi saya pikir tidak ada yang terlalu dikhawatirkan," tegas Luhut. Ia menarik analogi dengan masa transisi pemerintahan tahun 2014, di mana pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dan II juga berada di bawah angka 5 persen. Menurutnya, periode penyesuaian pasca-pergantian kepemimpinan seringkali diiringi dengan perlambatan ekonomi.
Penjelasan Luhut ini disampaikan sebagai respon terhadap angka pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah target. Meskipun angka tersebut menunjukkan adanya perlambatan, Luhut menyatakan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi akar permasalahan dan tengah berupaya keras untuk mengatasinya. Salah satu faktor utama yang disebut Luhut sebagai penyebab perlambatan adalah kontraksi konsumsi pemerintah. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut.
"Yang penting kita sudah tahu masalahnya, dan Presiden [Prabowo Subianto] sudah menginstruksikan agar kita segera memperbaikinya. Percepatan belanja negara menjadi kunci," jelas Luhut. Ia mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi (MBG) menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk mengakselerasi belanja negara dan sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.
Luhut menjelaskan lebih lanjut bahwa MBG dirancang untuk menciptakan simpul-simpul ekonomi baru di pedesaan. Program ini diharapkan dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani sayur dan peternak ayam hingga penjual telur dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Dengan demikian, MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.
Kendati optimistis, Luhut mengakui adanya tantangan lain yang perlu diwaspadai. Ia menyebutkan beberapa faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, antara lain perlambatan konsumsi rumah tangga, investasi yang belum pulih secara optimal, tekanan pada sektor ekspor akibat kondisi ekonomi global yang tidak menentu, dan belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia.
"Saya menyadari ada hal-hal lain yang tetap perlu kita waspadai, misalnya perlambatan konsumsi rumah tangga, investasi yang belum pulih optimal, tekanan ekspor akibat kondisi global, dan pertumbuhan wilayah yang belum merata. Ini semua mengingatkan kita tentang pemerataan dan percepatan harus dijalankan secara simultan," ungkap Luhut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari kompleksitas permasalahan ekonomi dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Luhut mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan deregulasi. Deregulasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor baik domestik maupun asing. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
"Karena itu, kita semua perlu menjaga semangat kebersamaan. Dalam situasi seperti ini, bukan saatnya saling menyalahkan. Kita butuh kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian untuk mengambil keputusan penting," pungkas Luhut. Ajakan untuk menjaga persatuan dan kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya sinergi dan kerja sama semua pihak dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.
Secara keseluruhan, pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan menunjukkan bahwa pemerintah memahami kondisi ekonomi terkini dan telah menyusun strategi untuk mengatasinya. Meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 berada di bawah 5 persen, pemerintah menekankan bahwa hal tersebut merupakan situasi yang dapat diatasi dan tidak perlu menimbulkan kepanikan. Fokus pemerintah saat ini adalah pada percepatan belanja negara, deregulasi, dan peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Program-program seperti MBG diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Namun, kesuksesan strategi pemerintah ini sangat bergantung pada efektivitas implementasi dan kolaborasi antar berbagai pihak terkait. Tantangan ke depan tetap ada, dan perlu pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil berdampak positif dan mencapai tujuan yang diharapkan.