Jakarta, 23 Mei 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jumat (23/5/2025), Sri Mulyani secara resmi melantik sejumlah pejabat baru, menandai pergeseran signifikan dalam struktur kepemimpinan kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara ini.
"Pada hari ini, Jumat, 23 Mei 2025, saya, Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan," tegas Sri Mulyani dalam sambutannya. Perombakan ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan meliputi pergeseran posisi strategis dan pembentukan badan baru, menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan penyegaran dan optimalisasi kinerja Kemenkeu.
Salah satu perubahan paling mencolok adalah penggantian posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Bimo Wijayanto ditunjuk sebagai Dirjen Pajak yang baru, menggantikan Suryo Utomo. Sementara itu, kursi Dirjen Bea Cukai kini ditempati oleh Letjen TNI Djaka Budi Utama, menggeser Askolani dari jabatan tersebut. Kedua pejabat sebelumnya merupakan pejabat karir di lingkungan Kemenkeu.
Pergeseran Suryo Utomo dan Askolani bukan berarti penurunan karier. Sri Mulyani menempatkan Suryo Utomo pada posisi strategis sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK). Pembentukan BTIIK ini menandai langkah signifikan Kemenkeu dalam memperkuat sistem intelijen dan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan dan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan transparan. Sementara Askolani kini menjabat sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan, menggantikan Luky Alfirman.
Luky Alfirman sendiri mendapatkan promosi jabatan sebagai Dirjen Anggaran. Posisi ini sebelumnya dijabat sementara oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyusul penetapan Isa Rachmatarwata sebagai tersangka kasus Jiwasraya pada 7 Februari 2025. Pengisian posisi Dirjen Anggaran oleh Luky Alfirman diharapkan dapat memperkuat stabilitas dan efektifitas pengelolaan anggaran negara.
Perubahan nomenklatur juga terjadi pada jabatan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Jabatan yang sebelumnya bernama Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini kini dijabat oleh Febrio Nathan Kacaribu. Perubahan nomenklatur ini mengindikasikan penyesuaian strategi dan fokus kebijakan fiskal pemerintah ke depan.
Selain itu, Andin Hadiyanto dilantik sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jabatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kemenkeu.
Beberapa pejabat eselon I lainnya mempertahankan posisinya. Mereka antara lain:
- Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
- Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh
- Direktur Jenderal Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
- Direktur Jenderal Kekayaan Negara: Rionald Silaban
- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
- Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Crystallin
Pelantikan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan Kemenkeu. Perombakan yang dilakukan Sri Mulyani diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Perubahan struktur organisasi dan penempatan pejabat baru ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional.
Perubahan di posisi-posisi kunci seperti Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, yang merupakan sektor vital dalam penerimaan negara, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan penerimaan negara dan mencegah potensi kebocoran. Pengalaman dan kapabilitas para pejabat baru yang dilantik diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai target penerimaan negara dan mendukung program-program pembangunan pemerintah.
Pembentukan BTIIK juga merupakan langkah strategis dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan ancaman kejahatan keuangan. Kehadiran badan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Kemenkeu dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana di sektor keuangan, sekaligus memperkuat intelijen ekonomi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Secara keseluruhan, perombakan di jajaran eselon I Kemenkeu ini merupakan langkah yang signifikan dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Harapannya, perubahan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan perombakan ini akan terukur dari peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja Kemenkeu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang. Publik menantikan dampak positif dari perubahan ini terhadap keuangan negara dan pembangunan nasional.