Jakarta, 8 Mei 2025 – Pemerintah Indonesia menggencarkan upaya memberantas truk Over Dimension Over Load (ODOL), yang kerap disebut sebagai "truk obesitas," ancaman serius bagi keselamatan jalan raya dan infrastruktur. Sebagai langkah awal, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan Provinsi Riau dan Jawa Barat sebagai wilayah percontohan (pilot project) untuk penerapan kebijakan zero ODOL.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (nama dalam berita asli salah, seharusnya Budi Karya Sumadi, bukan Dudy Purwagandhi), mengungkapkan inisiatif ini dalam wawancara di Gedung DPR RI, Selasa (8/5/2025). Ia menjelaskan bahwa kedua provinsi tersebut secara sukarela mengajukan diri sebagai lokasi uji coba program yang bertujuan untuk memberantas truk-truk yang melebihi dimensi dan kapasitas angkut yang diizinkan.
"Kerja sama ini bermula dari pertemuan kami dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Riau," ujar Menhub. "Baik Gubernur Jawa Barat maupun Gubernur Riau beserta jajarannya, menyatakan komitmen kuat untuk mengatasi masalah ODOL dan bersedia menjadi pilot project dalam penerapan kebijakan zero ODOL," tambahnya.
Menhub menjelaskan perbedaan alasan kedua provinsi tersebut menawarkan diri sebagai pilot project. Jawa Barat, menurutnya, terdorong oleh keprihatinan akan keselamatan jalan raya, sementara Riau lebih fokus pada kerusakan infrastruktur jalan yang diakibatkan oleh truk ODOL. "Di Jawa Barat, fokusnya memang pada keselamatan, sedangkan di Riau, kerusakan jalan akibat truk ODOL menjadi perhatian utama," jelas Menhub.
Strategi yang akan diterapkan dalam pilot project ini melibatkan penempatan alat pengukur berat dan dimensi truk di titik-titik strategis. Sistem ini, yang sudah diterapkan di beberapa wilayah Jawa Barat, bertujuan untuk mencegah truk ODOL memasuki jalan raya sebelum mencapai batas toleransi.
"Konsepnya adalah pencegahan di hulu," terang Menhub. "Dengan alat pengukur yang ditempatkan di titik-titik tertentu, kita bisa memeriksa berat dan dimensi truk sebelum mereka memasuki jalan raya. Jika ditemukan kelebihan berat atau dimensi, truk tersebut akan dicegah untuk melanjutkan perjalanan," tambahnya.
Menhub mengakui bahwa kebijakan zero ODOL berpotensi menimbulkan reaksi dari kalangan pengusaha, khususnya di sektor logistik. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan periode relaksasi yang cukup panjang sebelum penerapan kebijakan ini. Target awal penerapan zero ODOL sebenarnya adalah tahun 2023, namun pemerintah memberikan kelonggaran waktu untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan diri.
"Kami memahami potensi keberatan dari pihak pengusaha," kata Menhub. "Namun, target zero ODOL sebenarnya sudah ditetapkan sejak 2023. Relaksasi yang diberikan selama ini diharapkan cukup untuk memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk beradaptasi. Sekarang, saatnya kita serius menerapkan kebijakan ini," tegasnya.
Ketika disinggung mengenai dampak ekonomi dari kebijakan ini, Menhub menekankan bahwa keselamatan jiwa manusia tidak dapat ditawar dengan pertimbangan ekonomi semata. Ia menegaskan bahwa program ini akan terus berjalan meskipun ada potensi dampak ekonomi negatif.
"Kita tidak bisa mengukur nyawa manusia dengan angka-angka ekonomi," tegas Menhub. "Prioritas utama kita adalah keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, kita akan terus berupaya menyelesaikan pembahasan terkait kebijakan zero ODOL ini secepatnya, idealnya tahun ini," tambahnya.
Menhub juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah membahas secara detail aspek teknis kebijakan zero ODOL yang melibatkan berbagai kementerian terkait. Kemenhub sendiri akan mengeluarkan ketentuan-ketentuan teknis, sementara Kementerian Perindustrian akan berperan dalam menentukan standar dimensi yang diizinkan.
"Saat ini, kita sedang melakukan pembahasan teknis lebih lanjut dengan kementerian terkait," jelas Menhub. "Kemenhub akan menerbitkan aturan teknis, sementara Kementerian Perindustrian akan berperan dalam menentukan standar dimensi. Pembahasan ini akan dilakukan secara detail untuk memastikan penerapan kebijakan yang efektif dan terintegrasi," tambahnya.
Penerapan pilot project zero ODOL di Riau dan Jawa Barat diharapkan menjadi langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi darat yang lebih aman dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan menjadi acuan untuk penerapan kebijakan serupa di seluruh Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan keselamatan masyarakat di atas pertimbangan ekonomi. Proses monitoring dan evaluasi yang ketat akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ke depannya, pemerintah juga akan melibatkan stakeholder terkait, termasuk pelaku usaha logistik, untuk memastikan implementasi kebijakan yang adil dan berkelanjutan.