Jakarta, 11 April 2025 – Perang tarif yang dipicu kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program unggulan, khususnya yang berpotensi menguras keuangan negara dan belum menunjukkan kejelasan arah, guna melindungi pasar modal Indonesia dari gejolak eksternal yang semakin intensif.
Dalam diskusi virtual bertajuk ‘Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia’, Wijayanto menyoroti kekhawatiran investor asing terhadap ketidakjelasan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, banyak program yang dicanangkan pemerintah masih bersifat deklaratif tanpa rencana implementasi yang konkret, realistis, dan rasional. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap iklim investasi.
"Jujur saja, banyak investor asing yang bertanya-tanya, Indonesia ini akan dibawa ke mana? Pemerintah punya banyak rencana dan program, tetapi kurangnya transparansi dan rencana implementasi yang terukur membuat mereka ragu," ujar Wijayanto. Ia menekankan perlunya pemerintah memberikan gambaran yang jelas dan terukur terkait strategi penanggulangan dampak perang tarif dan rencana jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Wijayanto kemudian menyorot beberapa program pemerintah yang menurutnya perlu dievaluasi secara kritis, mengingat kondisi ekonomi global yang bergejolak dan keterbatasan fiskal negara. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan kalibrasi terhadap program-program tersebut agar sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 83 juta siswa. Wijayanto mempertanyakan urgensi dan efektivitas program dengan skala sebesar itu, mengingat potensi beban anggaran yang sangat besar. "Apakah benar-benar dibutuhkan 83 juta penerima manfaat? Apakah program ini sudah melalui kajian yang mendalam dan terukur dampaknya?" tanyanya.
Program pembangunan 3 juta rumah per tahun juga menjadi sasaran kritik. Wijayanto mempertanyakan realisme target tersebut mengingat keterbatasan sumber daya dan potensi kendala teknis di lapangan. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan peninjauan kembali target tersebut dan memprioritaskan pembangunan rumah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek kualitas dan keberlanjutan.
Selanjutnya, program pembentukan Koperasi Merah Putih juga menjadi perhatian. Dengan perkiraan kebutuhan dana sebesar Rp 400 triliun (Rp 5 miliar x 80.000 koperasi), Wijayanto mempertanyakan kelayakan dan efektivitas program ini dalam konteks kondisi fiskal negara saat ini. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan kajian ulang terhadap program ini dan mempertimbangkan skala prioritas yang lebih realistis.
Program BPI Danantara, meskipun diapresiasi atas soliditas tim pelaksananya, juga disarankan untuk melakukan penyesuaian agenda agar tidak terlalu agresif dan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang ada. Hal ini penting untuk menghindari pembengkakan anggaran dan potensi kegagalan program.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Wijayanto memberikan tiga rekomendasi utama bagi para menteri Kabinet Merah Putih. Pertama, peningkatan kualitas komunikasi publik. Pemerintah perlu lebih transparan dan proaktif dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan dan program pemerintah, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan investor.
Kedua, perbaikan aspek teknokrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Program-program besar harus dikaji secara mendalam dan terukur dari sisi teknis, finansial, dan dampaknya terhadap perekonomian. Analisis yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Ketiga, perbaikan dalam hal eksekusi program. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan dan pemborosan anggaran.
Kesimpulannya, perang tarif yang diinisiasi oleh Trump telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap Indonesia. Untuk melindungi pasar modal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program unggulan, memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ketiga rekomendasi Wijayanto – perbaikan komunikasi, teknokrasi, dan eksekusi – menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks ini dan memastikan keberhasilan program-program pemerintah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian dan evaluasi berpotensi memperparah dampak negatif perang tarif dan melemahkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.