Beijing – Dalam sebuah langkah yang semakin memperkeruh hubungan perdagangan global yang sudah tegang, Pemerintah Tiongkok mengumumkan penerapan tarif impor tambahan sebesar 34% untuk seluruh produk asal Amerika Serikat (AS), efektif mulai 10 April 2025. Langkah retaliasi ini merupakan respons langsung terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diimplementasikan oleh Presiden AS Donald Trump, yang kembali menjabat, menandai eskalasi signifikan dalam perang dagang yang telah berlangsung lama antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Pengumuman resmi dari Komisi Tarif Dewan Negara China menyatakan bahwa kebijakan tarif AS tersebut bertentangan dengan aturan perdagangan internasional, merugikan hak dan kepentingan sah Tiongkok, dan merupakan bentuk intimidasi unilateral yang tidak dapat ditoleransi. Pernyataan tersebut dengan tegas mengecam tindakan AS sebagai praktik proteksionis yang merusak sistem perdagangan multilateral yang telah lama dibangun.
Tarif tambahan 34% ini menambah beban signifikan pada produk-produk AS yang masuk ke pasar Tiongkok. Sebelumnya, Trump telah memberlakukan dua tahap bea masuk tambahan sebesar 10% untuk semua impor barang dari Tiongkok. Dengan penambahan tarif terbaru ini, barang-barang Tiongkok yang tiba di AS secara efektif akan dikenai bea masuk lebih dari 54%, sebuah angka yang dinilai sangat memberatkan bagi para pelaku usaha di kedua negara.
Namun, dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi semata. Langkah balasan Tiongkok juga memiliki dimensi politik yang signifikan. Sebagai bagian dari tindakan retaliasi, Beijing menambahkan setidaknya 11 perusahaan AS ke dalam daftar entitas yang dianggap "tidak dapat diandalkan". Daftar ini mencakup perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam berbagai sektor, termasuk produsen pesawat nirawak, menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya membalas secara ekonomi, tetapi juga mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan asing yang dianggap mengancam kepentingan nasionalnya, termasuk perusahaan yang terkait dengan penjualan senjata ke Taiwan.
Langkah Tiongkok ini bukanlah reaksi isolatif. Sejumlah negara lain juga telah menjadi sasaran kebijakan tarif resiprokal Trump, dan beberapa di antaranya telah mengumumkan tarif balasan sebagai bentuk pembelaan diri. Kanada, misalnya, telah menyatakan keprihatinannya dan mengambil langkah-langkah serupa untuk melindungi industrinya dari dampak negatif kebijakan AS. Situasi ini semakin memperburuk ketegangan perdagangan global dan berpotensi memicu reaksi berantai yang lebih luas.
Laporan dari The New York Times pada 3 April 2025 mengindikasikan bahwa setidaknya 100 mitra dagang AS terkena dampak kebijakan tarif baru Trump, dengan besaran tarif yang bervariasi. Tiongkok, dengan tarif 34%, menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Vietnam (46%), Kamboja (49%), Taiwan (32%), India (26%), dan Korea Selatan (25%) juga mengalami kenaikan tarif yang signifikan. Indonesia, menurut laporan tersebut, terkena tarif impor sebesar 32%, angka yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura.
Penerapan tarif resiprokal ini oleh Trump menandai sebuah pendekatan yang secara fundamental berbeda dari kebijakan perdagangan internasional yang selama ini berlaku. Alih-alih berfokus pada kerja sama dan negosiasi, pendekatan ini didasarkan pada konfrontasi langsung dan penggunaan tarif sebagai senjata dalam perselisihan ekonomi dan politik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya sistem perdagangan multilateral yang telah lama dibangun dan berpotensi memicu perang dagang yang lebih besar dan lebih merusak.
Para analis ekonomi memperingatkan bahwa eskalasi perang dagang ini dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi perekonomian global. Kenaikan harga barang, penurunan investasi, dan gangguan rantai pasokan hanyalah beberapa dari potensi dampak negatif yang dapat terjadi. Konsumen di seluruh dunia dapat merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang-barang impor, sementara para pelaku usaha menghadapi ketidakpastian dan kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka.
Perang dagang antara AS dan Tiongkok ini juga memiliki implikasi geopolitik yang luas. Konflik ini tidak hanya tentang tarif dan perdagangan; ia juga mencerminkan persaingan strategis yang lebih besar antara kedua negara dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, pengaruh global, dan keamanan nasional. Langkah-langkah retaliasi yang diambil oleh kedua belah pihak dapat memperburuk ketegangan geopolitik yang sudah ada dan berpotensi memicu konflik yang lebih besar.
Ke depan, solusi yang berkelanjutan untuk konflik ini memerlukan pendekatan yang lebih diplomatis dan kolaboratif. Negosiasi yang konstruktif dan komitmen untuk menghormati aturan perdagangan internasional sangat penting untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan dapat menyebabkan dampak ekonomi dan politik yang jauh lebih buruk bagi semua pihak yang terlibat, dan dunia secara keseluruhan. Perang dagang ini bukanlah hanya masalah ekonomi semata, melainkan juga tantangan bagi stabilitas global dan sistem perdagangan internasional yang adil dan berbasis aturan. Oleh karena itu, penyelesaian yang damai dan berbasis hukum internasional menjadi sangat krusial untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan.