Jakarta, 24 Mei 2025 – Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 dengan menggelontorkan enam paket insentif ekonomi senilai triliunan rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (23/5/2025). Paket insentif yang akan diluncurkan pada 5 Juni mendatang ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian.
Airlangga menjelaskan bahwa saat ini masing-masing kementerian terkait tengah gencar mempersiapkan regulasi yang menunjang implementasi keenam paket insentif tersebut. "Keenam paket ini sedang dalam tahap finalisasi regulasi di masing-masing kementerian," tegasnya. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Keenam paket insentif yang akan diluncurkan meliputi:
1. Insentif Rp 7 Juta untuk Pembelian Motor Listrik: Program insentif pembelian motor listrik yang telah sukses dijalankan pada tahun 2024 akan dilanjutkan pada tahun ini dengan besaran insentif yang tetap, yakni Rp 7 juta per unit. Airlangga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menunggu finalisasi Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Menteri Keuangan terkait kuota dan mekanisme pencairan insentif. "Besaran kuota akan disesuaikan dengan waktu yang tersisa, mengingat program ini hanya akan berjalan selama enam bulan ke depan," imbuhnya. Program ini diharapkan dapat mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia dan mendukung program pemerintah untuk mengurangi emisi karbon.
2. Bantuan Subsidi Upah (BSU): Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dengan upah tertentu. Meskipun belum diumumkan secara resmi, Airlangga mengindikasikan bahwa besaran BSU kemungkinan tidak akan melebihi Rp 600.000 per pekerja. Saat ini, pemerintah tengah melakukan finalisasi terkait besaran nominal, kriteria penerima, dan mekanisme penyaluran BSU agar tepat sasaran dan efektif meringankan beban pekerja di tengah tantangan ekonomi. Proses finalisasi ini melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk kajian dampak inflasi dan daya beli masyarakat.
3. Diskon Tarif Listrik: Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 VA. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari program serupa di tahun sebelumnya yang memberikan diskon kepada pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA. Pembatasan daya listrik ini bertujuan untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat dan mendorong peningkatan konsumsi listrik.
4. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Rincian mengenai insentif untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) masih belum dijelaskan secara detail. Namun, kemungkinan besar pemerintah akan memberikan keringanan atau subsidi terhadap iuran JKK bagi pekerja atau perusahaan tertentu. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Detail mengenai besaran subsidi dan kriteria penerima akan diumumkan lebih lanjut.
5. Diskon Tarif Tol: Pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif tol, serupa dengan yang diterapkan selama periode Lebaran tahun ini. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat selama periode liburan sekolah dan cuti bersama. Mekanisme dan besaran diskon tarif tol akan diumumkan lebih lanjut, namun diperkirakan akan mengikuti pola yang diterapkan pada periode Lebaran sebelumnya. Program ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi.
6. Diskon Tarif Penerbangan: Sejalan dengan diskon tarif tol, pemerintah juga akan memberikan diskon tarif penerbangan domestik. Diskon ini akan diberikan pada periode liburan sekolah dan cuti bersama, mirip dengan kebijakan yang diterapkan pada periode Lebaran. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan menunjang sektor pariwisata. Besaran diskon dan periode berlakunya akan diumumkan lebih lanjut, namun diperkirakan akan serupa dengan kebijakan diskon pada periode liburan sebelumnya. Pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian nasional.
Secara keseluruhan, keenam paket insentif ini diharapkan dapat memberikan suntikan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Total nilai anggaran yang dialokasikan untuk keenam paket ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah, meskipun angka pasti masih belum diumumkan. Pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antar kementerian dan lembaga terkait, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan transparan. Publik pun menunggu dengan antusias pengumuman detail mengenai keenam paket insentif ini, khususnya terkait mekanisme penyaluran dan kriteria penerima manfaat.