Jakarta, 18 April 2025 – Tensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang semakin memanas memaksa pemerintah Indonesia untuk bersiap menghadapi potensi dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah tengah merancang paket kebijakan ekonomi komprehensif, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Perang tarif yang terus meningkat antara dua ekonomi terbesar dunia ini dikhawatirkan akan menimbulkan guncangan signifikan pada perekonomian global, dan Indonesia, sebagai negara dengan ketergantungan ekspor yang cukup besar, berpotensi terdampak cukup signifikan. Industri padat karya, yang menjadi tulang punggung perekonomian dan menyerap jutaan tenaga kerja, menjadi sektor yang paling rentan terhadap gejolak ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers virtual hari ini, menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi perekonomian nasional dari dampak negatif perang dagang AS-China. Ia menjelaskan bahwa paket kebijakan ekonomi yang tengah digodok pemerintah difokuskan pada upaya mempermudah iklim berusaha di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi domestik dan meredam dampak negatif dari eksternal.
“Paket kebijakan ekonomi yang sedang kami bahas mencakup beberapa poin penting, antara lain penyederhanaan perizinan impor, optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS), peningkatan layanan perpajakan dan kepabeanan, pengaturan kuota impor, serta langkah-langkah strategis di sektor keuangan,” ujar Airlangga. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk mendorong investasi dan mempertahankan daya saing industri dalam negeri.
Lebih rinci, Airlangga menjelaskan bahwa paket kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat tetap beroperasi dan bahkan berkembang di tengah ketidakpastian global. Penyederhanaan birokrasi dan peningkatan efisiensi layanan pemerintah menjadi kunci utama dalam strategi ini. Pemerintah juga akan fokus pada peningkatan daya saing produk dalam negeri melalui berbagai insentif dan dukungan bagi industri.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, mengungkapkan rencana pembentukan Satgas Tenaga Kerja dan PHK sebagai langkah proaktif untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari perang dagang. Satgas ini akan memiliki peran krusial dalam memetakan potensi PHK di berbagai sektor industri, khususnya industri padat karya yang paling rentan terhadap penurunan permintaan global.
“Satgas ini akan bertugas untuk mengidentifikasi sektor-sektor industri yang berisiko mengalami PHK massal akibat perang tarif,” jelas Mari. “Selain itu, Satgas juga akan berperan dalam merumuskan strategi mitigasi dan program penanggulangan dampak PHK, termasuk pelatihan vokasional, penempatan kerja ulang, dan program jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terkena PHK.”
Pembentukan Satgas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja Indonesia dari dampak negatif perang dagang. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir dampak sosial yang mungkin timbul akibat PHK massal, seperti peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah menyadari bahwa menjaga stabilitas sosial dan ketenagakerjaan merupakan prioritas utama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Lebih lanjut, Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa Satgas akan bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat mengenai dampak perang dagang terhadap sektor ketenagakerjaan. Data yang komprehensif ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Analisis mendalam terhadap dampak perang dagang terhadap berbagai sektor industri menjadi kunci keberhasilan strategi mitigasi pemerintah. Pemerintah akan fokus pada identifikasi sektor-sektor yang paling terdampak dan merumuskan strategi khusus untuk membantu sektor tersebut bertahan dan bahkan beradaptasi dengan kondisi baru. Hal ini termasuk memberikan dukungan finansial, akses ke pasar baru, dan pelatihan keterampilan bagi pekerja.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kerjasama dengan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan pekerja. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dianggap krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi global ini.
Paket kebijakan ekonomi dan pembentukan Satgas PHK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah ketidakpastian global. Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat meminimalisir dampak negatif perang dagang AS-China dan memastikan Indonesia tetap mampu tumbuh secara berkelanjutan. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada koordinasi dan kerjasama yang efektif antar lembaga pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan juga menjadi kunci penting untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan.