Jakarta, 26 Mei 2025 – Pemerintah memastikan akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Rencananya, penyaluran bantuan ini akan dimulai pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang, sebagai upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang masih bergejolak.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kepada awak media pada Jumat malam (23/5/2025). Airlangga menyatakan bahwa program BSU merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah dan sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi domestik. "BSU, bersama dengan beberapa bantuan lainnya untuk menunjang daya beli masyarakat, sedang dipersiapkan dan akan mulai disalurkan pada tanggal 5 Juni," tegasnya.
Meskipun mekanisme penyalurannya masih dalam tahap finalisasi, Airlangga mengindikasikan bahwa skema yang akan diterapkan akan mengacu pada penyaluran BSU selama masa pandemi Covid-19. Namun, ia menekankan bahwa nominal bantuan yang diberikan kali ini akan lebih kecil dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pada tahun 2022. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp 600.000 per pekerja/buruh dalam satu kali penyaluran. "Pemberian subsidi upah akan mirip dengan yang dilakukan saat masa Covid-19, namun besarannya akan lebih kecil dari Rp 600.000," jelasnya.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa BSU merupakan bagian dari paket insentif ekonomi yang lebih komprehensif yang akan diluncurkan pemerintah. Selain BSU, pemerintah juga menyiapkan lima paket insentif lainnya yang ditujukan untuk berbagai segmen masyarakat. Paket-paket insentif tersebut antara lain: subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), diskon tarif tol, diskon tarif penerbangan domestik, insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta, dan diskon tarif listrik sebesar 50%.
Pemerintah saat ini tengah melakukan penghitungan final terhadap total anggaran yang dibutuhkan untuk keenam paket insentif tersebut. Namun, Airlangga memastikan bahwa anggaran untuk BSU sendiri sudah tersedia dan proses finalisasi sedang dilakukan. "Untuk BSU, anggarannya sudah tersedia, namun kita masih dalam tahap finalisasi," ujarnya.
Langkah pemerintah untuk kembali menyalurkan BSU ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Para ekonom menilai bahwa langkah ini tepat untuk meredam dampak inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya di kalangan pekerja berpenghasilan rendah yang rentan terhadap gejolak ekonomi. Namun, beberapa pihak juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan ini agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.
Pertanyaan mengenai kriteria penerima BSU, mekanisme penyaluran, dan besaran nominal bantuan masih menjadi sorotan. Pemerintah diharapkan segera merilis informasi yang lebih detail terkait hal tersebut untuk menghindari kebingungan di masyarakat. Kejelasan informasi ini krusial agar program BSU dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, keberhasilan program BSU juga bergantung pada efektivitas pengawasan dan pencegahan praktik kecurangan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial kerap dihadapkan pada tantangan seperti data penerima yang tidak akurat dan potensi penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan sistem penyaluran yang terintegrasi dan transparan, serta didukung oleh mekanisme pengawasan yang ketat untuk meminimalisir risiko tersebut.
Kehadiran BSU diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, diharapkan konsumsi rumah tangga dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak positif ini hanya akan terwujud jika program BSU disalurkan secara tepat sasaran, efisien, dan transparan.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya beli masyarakat, seperti harga bahan pokok dan akses terhadap lapangan kerja. Program BSU semestinya menjadi bagian dari strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang lebih luas. Integrasi program BSU dengan program-program sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga perlu dipertimbangkan untuk menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan.
Secara keseluruhan, rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan BSU merupakan langkah yang positif dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, dan pengawasan yang ketat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat pun menantikan informasi lebih lanjut mengenai detail teknis program BSU ini agar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin.