Jakarta, 17 Maret 2025 – Pemerintah telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 3.558.716 pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pukul 16.00 WIB hari ini. Penyaluran yang mencapai 97,66% dari target tersebut, melibatkan total anggaran sebesar Rp 11,5 triliun. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melalui akun Instagram resminya, @smindrawati.
Proses penyaluran THR dilakukan melalui dua BUMN pengelola dana pensiun, yakni PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). PT Taspen, yang bertanggung jawab atas penyaluran THR kepada mayoritas pensiunan ASN, telah mencairkan dana sebesar Rp 10,16 triliun untuk 3.090.496 penerima. Sementara itu, PT Asabri menyalurkan Rp 1,33 triliun kepada 468.220 pensiunan ASN.
“Pembayaran THR pensiunan hari ini dilakukan pencairan ke bank penyalur dan telah disalurkan ke rekening pensiunan sejumlah Rp 11,5 triliun untuk 3.558.716 pensiunan atau 97,66% dari target,” tegas Sri Mulyani dalam keterangannya. Pernyataan tersebut menegaskan keberhasilan pemerintah dalam mendistribusikan dana THR kepada sebagian besar pensiunan ASN tepat waktu menjelang perayaan hari raya.
Meskipun penyaluran THR telah mencapai angka yang signifikan, Menteri Keuangan mengakui masih terdapat selisih antara realisasi dan target. Terdapat sekitar 2,34% dari total target pensiunan yang belum menerima THR. Belum diketahui secara pasti penyebab keterlambatan penyaluran kepada sebagian kecil pensiunan tersebut, namun pemerintah dipastikan akan terus berupaya untuk menyelesaikan proses penyaluran hingga tuntas. Kemungkinan adanya kendala administrasi atau verifikasi data menjadi faktor yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Sri Mulyani berharap penyaluran THR ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi para pensiunan ASN, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. "Semoga menjadi berkah dan manfaat, tidak hanya untuk pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia," harapnya. Harapan ini didasarkan pada asumsi bahwa pencairan THR akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perputaran uang di berbagai sektor ekonomi.
Secara keseluruhan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 49,4 triliun untuk pembayaran THR ASN tahun 2025. Dari total anggaran tersebut, Rp 12,4 triliun dialokasikan khusus untuk pembayaran THR pensiunan ASN yang ditargetkan sebanyak 3,6 juta orang. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan apresiasi dan kesejahteraan bagi para pensiunan ASN yang telah mengabdikan diri kepada negara.
Proses penyaluran THR melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sebelum penyaluran, seluruh satuan kerja telah melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR, sedangkan PT Taspen dan PT Asabri telah menyelesaikan pembuatan tagihan pensiun. Proses ini menunjukan adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dalam memastikan kelancaran penyaluran THR.
Keberhasilan penyaluran THR kepada mayoritas pensiunan ASN ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memenuhi kewajiban dan kesejahteraan para abdi negara yang telah memasuki masa pensiun. Namun, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk memastikan seluruh pensiunan ASN dapat menerima THR tepat waktu dan tanpa kendala di tahun-tahun mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana THR juga perlu terus dijaga untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan dana tersebut tepat sasaran.
Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran penyaluran THR, seperti peningkatan kapasitas sistem teknologi informasi, perbaikan akurasi data pensiunan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian, penyaluran THR dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pensiunan ASN.
Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran THR kepada pensiunan ASN yang belum menerima. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pensiunan ASN yang berhak menerima THR mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Investigasi terhadap penyebab keterlambatan penyaluran juga perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Secara keseluruhan, penyaluran THR kepada pensiunan ASN ini merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Namun, perlu adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan proses penyaluran THR menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan di tahun-tahun mendatang. Komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pensiunan ASN harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan tindakan nyata yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa para pensiunan ASN mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang layak atas pengabdian mereka kepada negara. Keberhasilan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat menjelang hari raya.