Jakarta, 6 Juni 2025 – Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyoroti celah hukum yang krusial dalam ekosistem pasar digital Indonesia, khususnya yang menyangkut perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak platform marketplace yang beroperasi tanpa payung hukum yang jelas dan cenderung melindungi kepentingan satu pihak saja, menciptakan ketidakpastian dan kerentanan bagi para pelaku UMKM.
Dalam sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Jakarta, Kamis (5/6/2025), Menteri Maman mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ini. "Ketidakjelasan domain hukum dalam marketplace saat ini menjadi masalah besar," tegasnya. "Perlindungan terhadap pembeli, penjual, dan bahkan aplikator sendiri masih abu-abu. Ini yang perlu segera kita atasi."
Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengembangkan aplikasi "Sapa UMKM," sebuah marketplace digital yang dirancang untuk menjadi wadah bagi produk-produk UMKM di seluruh Indonesia. Pengembangan aplikasi ini, menurut Menteri Maman, merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden.
"Ini merupakan bagian dari arahan Presiden," jelas Menteri Maman. "Sapa UMKM akan menjadi pasar digital terintegrasi yang menampung seluruh produk UMKM di Indonesia. Para pelaku UMKM akan terdaftar dalam aplikasi ini, dan dapat memasarkan produknya secara luas melalui platform tersebut."
Ambisi pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan berkelanjutan untuk UMKM tidak hanya berhenti pada pembangunan aplikasi. Kementerian Koperasi dan UKM menyadari pentingnya payung hukum yang kuat untuk menjamin keberlangsungan dan keamanan transaksi di dalam Sapa UMKM. Oleh karena itu, KAI dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kerangka hukum yang komprehensif untuk aplikasi ini.
Kolaborasi dengan KAI diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan hukum yang selama ini menghambat perkembangan UMKM di pasar digital. Menteri Maman berharap, dengan adanya payung hukum yang jelas, kasus-kasus pelanggaran hukum di pasar digital dapat diminimalisir.
"Kami berharap KAI dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggaran hukum di pasar digital," ujar Menteri Maman. "Tren transaksi digital semakin meningkat, namun sayangnya, kejelasan payung hukum dan landasannya masih menjadi pertanyaan besar. Sapa UMKM diharapkan menjadi solusi, bukan hanya sebagai marketplace, tetapi juga sebagai model ekosistem digital yang terlindungi secara hukum."
Pengembangan Sapa UMKM sebagai "super app" untuk UMKM memiliki implikasi yang luas bagi perekonomian Indonesia. Saat ini, banyak UMKM masih bergantung pada platform marketplace yang besar dan seringkali menghadapi kendala dalam hal biaya transaksi, persaingan yang tidak sehat, dan kurangnya perlindungan hukum. Sapa UMKM diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan berpihak kepada UMKM.
Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, meningkatkan daya saing mereka di pasar global, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan integrasi berbagai fitur dan layanan yang terintegrasi, Sapa UMKM berpotensi menjadi pusat kegiatan ekonomi digital bagi UMKM Indonesia.
Namun, keberhasilan Sapa UMKM tidak hanya bergantung pada teknologi dan fitur yang ditawarkan, tetapi juga pada efektifitas kerangka hukum yang menaunginya. Keterlibatan KAI dalam penyusunan payung hukum ini menjadi kunci penting untuk memastikan aplikasi tersebut dapat beroperasi secara legal, aman, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Keberadaan payung hukum yang komprehensif akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku UMKM, melindungi mereka dari praktik-praktik yang merugikan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini akan mendorong lebih banyak UMKM untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Sapa UMKM tentu tidak sedikit. Integrasi data UMKM, pengembangan fitur-fitur yang inovatif dan user-friendly, serta edukasi kepada para pelaku UMKM tentang penggunaan aplikasi ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Namun, dengan komitmen pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk KAI, Sapa UMKM berpotensi untuk menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan hukum dan ketidakpastian di pasar digital, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM Indonesia. Keberhasilannya akan menjadi tolok ukur bagi pengembangan ekosistem digital yang lebih adil dan berpihak kepada pelaku usaha kecil di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan UMKM pada platform marketplace asing dan memperkuat ekonomi digital domestik.
Ke depan, perlu adanya evaluasi berkala terhadap kinerja Sapa UMKM untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aplikasi ini juga sangat penting untuk membangun kepercayaan para pelaku UMKM dan memastikan keberhasilan program ini dalam jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan Sapa UMKM tidak hanya menjadi platform digital semata, tetapi juga menjadi instrumen untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.