Jakarta, 11 Desember 2024 – Pemerintah Indonesia tengah berpacu dengan waktu untuk mencapai target ambisius bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 25% pada tahun 2025. Realisasi semester I tahun 2024 yang baru mencapai 13,93% menunjukkan perlunya percepatan signifikan dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT dalam beberapa bulan ke depan. Tantangan ini mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan berbagai strategi, termasuk regulasi yang lebih komprehensif dan pemanfaatan teknologi yang semakin efisien dan kompetitif.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya keterlambatan dalam pencapaian target bauran EBT. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, dalam diskusi di Hotel Rafless Jakarta, Selasa (10/12/2024), menjelaskan bahwa peraturan presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik menjadi instrumen kunci dalam upaya mengejar ketertinggalan tersebut. Perpres ini dianggap sebagai lompatan signifikan dari regulasi sebelumnya yang hanya berupa peraturan menteri dan dinilai kurang efektif untuk mendorong pengembangan EBT secara menyeluruh.
"Kita mempunyai target share EBT 23% pada tahun 2025. Ini sudah di depan mata, tinggal tahun depan," tegas Chrisnawan, menekankan urgensi percepatan pengembangan EBT. Ia mengakui bahwa keterbatasan regulasi sebelumnya menjadi salah satu penghambat utama. Pengembangan EBT, menurutnya, bukan hanya tanggung jawab Kementerian ESDM semata. Berbagai kendala, seperti permasalahan perizinan, insentif fiskal, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan konten lokal, membutuhkan koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait.
"Kita sadari ternyata untuk pengembangan EBT tidak bisa dilakukan oleh Kementerian ESDM saja. Banyak faktor yang membutuhkan interaksi ataupun koordinasi dengan kementerian lainnya, seperti contoh persoalan perizinan, persoalan insentif, persoalan TKDN, lokal konten dan lain sebagainya," ungkap Chrisnawan, menjelaskan kompleksitas tantangan yang dihadapi.
Salah satu strategi yang diandalkan pemerintah adalah menurunkan harga jual energi terbarukan agar semakin kompetitif dengan energi fosil. Sebagai contoh, Chrisnawan menunjuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata sebagai bukti keberhasilan strategi ini. PLTS Cirata, yang merupakan PLTS terapung terbesar di Indonesia, menawarkan harga jual listrik yang sangat kompetitif, yaitu hanya 5,81 sen per kilowatt hour.
"PLTS Cirata, PLTS terapung terbesar di kita, itu harganya itu cuma 5,81 (sen). Artinya apa? Dari tahun ke tahun harga semakin menurun dan sekarang sudah banyak penawaran yang masuk," jelasnya. Penurunan harga ini, menurutnya, tidak hanya disebabkan oleh efisiensi skala ekonomi, tetapi juga perkembangan teknologi EBT yang semakin pesat. "PLTS ini juga sudah mengalami beberapa inovasi teknologi EBT, ini sudah mengalami penurunan daripada harga teknologinya itu sendiri," tambahnya.
Namun, capaian harga jual listrik dari PLTS Cirata belum tentu dapat direplikasi di semua proyek EBT. Tantangan untuk mencapai target 25% bauran EBT di tahun 2025 masih sangat besar. Selain perluasan infrastruktur dan teknologi, pemerintah juga perlu memastikan tersedianya insentif yang memadai bagi investor, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan EBT.
Keberhasilan mencapai target ini sangat krusial bagi Indonesia dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mewujudkan komitmen global dalam mengatasi perubahan iklim. Target 25% bauran EBT di tahun 2025 bukan hanya angka semata, tetapi merupakan tolok ukur keseriusan pemerintah dalam transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Keberhasilannya akan mempengaruhi kepercayaan investor dan menarik investasi lebih besar di sektor energi terbarukan.
Namun, jalan menuju target tersebut masih panjang dan penuh tantangan. Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga, memperkuat regulasi, dan memberikan dukungan yang konsisten bagi para pelaku usaha di sektor energi terbarukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program juga sangat penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, upaya percepatan pengembangan EBT harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus berinovasi dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi yang ada. Target 25% bauran EBT tahun 2025 merupakan langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Keberhasilannya akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.